TINJAUAN BUKU Jurnal Sejarah. Vol. 1/1990

Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pendidikan, dan Penerangan ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1990. 778 hlm. Bibliografi, Indeks, Foto.

Biografi adalah prisma Sejarah, demikian pernah dikatakan. Dan ini berlaku bagi biografi Bung Hatta.

Lahir di Bukittinggi (12 Agustus 1902), meninggal di Jakarta (14 Maret 1980), masa hidupnya 78 tahun, berada di dalam masa transisi masyarakat Indonesia.

Penulis biografi karena itu membagi hidup Bung Hatta dalam tahapan sesuai dengan perubahan masyarakat Indonesia yang umum telah diterima sebagai masa pergerakan kebangsaan (1900-1942), masa pendudukan militer Jepang (1942-1945), masa revolusi (1945-1949), masa demokrasi parlementer (1950-1957), masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966) dan masa Orde Baru (1966-sampai watnya pada tahun 1980).

Masa transisi masyarakat Indonesia menentukan corak pemikiran dan kegiatan Bung Hatta. Banyak yang dituangkan dalam bentuk tulisan, terutama di masa Perhimpunan Indonesia, tentang perjuangan dan gagasan Indonesia Merdeka, Kebangsaan Indonesia, Sosialisme, Tata Susunan Ekonomi Dunia, Politik Kolonial, Kerja Sama Internasional Bangsa-bangsa Terjajah, Koperasi dan pembangunan Ekonomi, Kedaulatan Rakyat (Demokrasi), tentang Moral dan Etika Agama Islam dalam rangka pelaksanaan Dasar Negara: Pancasila. Ini dipertahankan dnegan teguh selama hidupnya, membuat Bung Hatta bagian dari “Jiwa bangsa”.

Bung Hatta giat dalam organisasi pemuda, pemimpin muda, pemimpin partai politik, redaksi media massa, penulis buku, pemimpin badan tertinggi pemerintahan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri (merangkap Menteri).

Membicarakan Hatta, tanpa menyinggung Soekarno, dua Proklamator Kemerdekaan, tetap saja memukau. Di tengah gejolak perjuangan mereka berdua, ibarat dua mata bangsa dengan kepribadian yang berbeda. Kontroversial dalam pandangan politiknya, tetapi konvergen dalam usaha persatuan dan penyatuan bangsa. Sampai titik tertentu, ketika konvergensi pemikiran dan kegiatan mereka hampir sempurna, mereka berpisah jalan. Banyak yang menyesali kejadian itu, tetapi banyak pula yang mendapat hikmah untuk meneruskan pemikiran-pemikiran yang positif dan belum selesai. Itulah garis perkembangan dialektik, tidak berhenti pada satu titik, tetapi mengembangkan pemikiran dan kegiatan dalam kondisi baru menuju masa depan.

Banyak pengalaman, suka dan duka, puas dan kecewa, dipuji dan dicaci (oleh PKI), menjadi ciri masa jabatannya itu. Ternyata banyak keputusan Presiden Soekarno tidak sejalan dengan pendapat politiknya, bahkan sering ia dihadapkan dengan keputusan politik yang harus diterima sebagai kenyataan begitu saja, dan ia harus ikut bertanggung jawab sebagai anggota pucuk pimpinan negara. Ia memilih waktu yang tepat, yaitu selesainya Pemilihan Umum Pertama, dengan terbentuknya DPR hasil Pemilihan Umum, dan telah tersusunnya Konstituante, untuk mengundurkan diri. 1 Desember 1956 dalam usia 54 tahun, Bung Hatta resmi berhenti sebagai Wakil Presiden RI, dengan masa jabatan sebelas tahun.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, dan awal Orde Baru, dapat diamati sikap laku Bung Hatta sebagai warganegara biasa. Walaupun ia menjadi sorotan mereka yang mencela sikapnya, tetapi banyak yang masih mengharapkan Bung Hatta tampil lagi dalam pimpinan bangsa.

Ia tetap menulis dalam media massa, menyatakan pendapatnya tentang kehidupan dan perubahan politik dengan tenang, tegar, dan rasionalitas yang tetap dipertahankan sebagai ciri utama pemikirannya. Ia tetap memberi kuliah di Universitas Gadjah Mada, di sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, dan ceramah-ceramah lain, yang intinya ialah uraian tentang Pancasila dan anjuran tanggung jawab moral kaum inteligensia.Pada tahun 1957, ia telah berkata dasar moral dan etika dalam membela masyarakat kecil, yang bukan hanya sangat tajam dan nyeri pada masanya, akan tetapi juga sebagai peringatan kepada pejuang idealis di masa berikutnya. Ketika perubahan begitu besar dan cepat terjadi, ketika gagasan dan pemikiran politik masa perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur belum terwujud.

Kesulitan Bung Hatta dan ketegarannya mengungkapkan pendapatnya kini menjadi jelas setelah surat-suratnya terbuka, yang sebelumnya tentu tertutup. Ini menambah bobot moral dan etika Bung Hata. Sekarang ini pembaca biografi Bung Hatta dapat mengikuti pikiran dan pemikiran kritisnya yang bertanggung jawab sebagai warganegara, khususnya yang diangkat dari surat-surat pribadinya antara tahun 1966-1980.

Buku setelah 778 halaman ini terasa belum lengkap. Ada celah-cela yang mesti dijelaskan berdasarkan dokumen, dan pendapat dari mereka (sejauh ini mungkin dapat dicapai oleh penulis) yang dikritik Bung Hatta. Oleh karena itu kesimpulan penyusun biografi, bukanlah penutup utuh, ia merupakan pembuka bagi diskusi-diskusi dan penelitian lanjut tentang tokoh proklamator pemimpin, dan warga negara yang bertanggung jawab itu. Terlepas dari itu, ini adalah sebuah buku yang perlu dibaca dalam suasana 45 tahun Bangsa Indonesia Merdeka. (Abdurrachman Surjomihardjo).

Arsip dan Sejarah Masa Revolusi

oleh Soemartini  – Arsip Nasional Republik Indonesia

Masa perang kemerdekaan (1945-1949) yang penuh dengan gejolak sosial dan politik, perjuangan bersenjata dan diplomasi sering disebut sebagai masa revolusi. Masa yang sarat dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian yang diwarnai dengan berbagai perubahan yang serba cepat dan kompleks itu merupakan kurun waktu yang sangat menantang untuk dipelajari, dikaji, dan dikisahkan kembali.

Sukarno berpidato di depan rapat Komite Nasional Indonesia Poesat (KNIP), 1947. (Geheugen van Nederland).

Namun, pergolakan dan pertempuran-pertempuran telah mengakibatkan pula hilangnya banyak bahan yang diperlukan untuk penelitian dan penulisan sejarah masa itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika perpindahan ibukota dan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, sejumlah arsip tidak terbawa serta. Berkas-berkas masa awal revolusi terpaksa ditinggalkan di kantor-kantor di Jakarta dan dengan didudukinya gedung kantor itu kemudian oleh NICA, berkas-berkas itu jatuh pula ke tangan mereka. Kemungkinan lain juga ada pula sejumlah berkas yang “diselamatkan dan diamankan” oleh perorangan, pejabat, ataupun pegawai dengan maksud agar jangan sampai disita oleh lawan dan lalu disimpan di rumahnya. Hanya sayangnya, para “penyelamat” ini kemudian lupa untuk mengembalikan berkas-berkas pemerintah yang disimpannya itu kepada pemiliknya, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Bahkan tidak jarang yang kemudian malahan menganggapnya sebagai milik dan menjadikannya sebagai bagian dari koleksi pribadinya.

Birokrasi dan administrasi pemerintah yang pada waktu itu belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya ikut pula mempengaruhi ketidakutuhan dan hilangnya bahan-bahan itu.

Peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi, perlawanan dan pertempuran menghadapi aksi-aksi militer Belanda, gejolak sosial dan politik baik di daerah maupun di pusat yang menyertai pertumbuhan dan perkembangan negara yang masih muda menjadikan orang lebih memusatkan perhatian dan pikiran kepada usaha bagaimana memenangkan perang dan mempertahankan kemerdekaan serta penyelesaian pertikaian yang terjadi sesama kita daripada kegiatan yang sifatnya administratif, seperti pengurusan dan penyimpann berkas dan dokumen yang dihasilkannya. Apabila tujuan telah tercapai, persoalan dan urusan telah diselesaikan, selesai pula perhatian orang terhadap catatan dan rekaman tentang segala masalah dan peristiwa itu. Tidak terlintas dalam benak mereka, bahwa apabila bahan-bahan itu dirawat dan disimpan akan menjadi arsip yang bisa digunakan sebagai bukti dan kesaksian dari segala tindak kegiatan yang dilakukan. Masalah pengarsipan memang belum merupakan kebiasaan yang mendasar dalam kehidupan sebagian besar bangsa kita, sehingga sejumlah arsip menjadi hilang dan/atau disimpan oleh pihak lain sebagai miliknya.

Bukannya tidak mustahil bahwa ada dokumen-dokumen yang memang dengan sengaja dimusnahkan. Dalam waktu pertempuran dapat berlaku pertimbangan, bahwa lebih baik berkas dan arsip-arsip itu musnah daripada jatuh ke tangan musuh. Bahwasanya arsip memang menjadi sasaran serbuan Belanda terbukti dari tindakan tentara Belanda ketika melancarkan serangan terhadap ibukota Republik Indonesia di Yogya. Gedung kantor terutama dari badan-badan kementrian yang penting dan strategis diobrak-abrik dan sejumlah arsip dirampas, bahkan rancangan skripsi Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang belum sempat diajukan untuk ujian doktornya, karena keburu dipanggil pulang oleh ayahandannya, ikut pula hilang akibat ulah tentara Belanda yang mengobrak-abrik kantor-kantor yang bertempat di lingkungan Kepatihan Yogyakarta.[1]

Hal-hal tersebut itu telah mengakibatkan ketidakutuhan arsip masa revolusi dan menyebabkan kelangkaan sumber yang bisa menghambat penelitian dan penulisan sejarahnya. Oleh karena itu perlu usaha untuk menyelamatkan apa yang masih tertinggal dan mendapatkan kembali arsip yang dirampas Belanda dan yang ada pada perorangan.

Suasana di hotel Republik, Kota Lumajang, setelah direbut Brigade Marinir Belanda pada 22 Juli 1947. Perhatikan foto Sukarno dan bahan-bahan propaganda dengan tulisan Merdeka yang terpampang di dinding (Geheugen van Nederland).

Meskipun tidak dalam keadaan utuh dan lengkap, bahkan beberapa di antaranya hanya terdiri dari beberapa berkas yang banyaknya juga tidak lebih dari 1 meter, sejumlah arsip dari masa revolusi masih dapat diselamatkan dan disimpan di Arsip Nasional RI. Di antara khasanah arsip dari kurun waktu 1945-1949 itu terdapat arsip-arsip dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Penerangan, Kementerian Perburuhan dan Sosial, Sekretariat Negara, Induk Administrasi Angkatan Darat, dan lain sebagainya. Bahwa tidak semua arsip itu utuh, terlihat pada jumlah lembarannya yang kurang genap yang ada di berkas, sedang adanya celah-celah pada keruntunan berkas menunjukkan tidak lengkapnya khasanah/kelompok arsip itu. Namun demikian masih dapat ditemukan sejumlah arsip yang merupakan bahan bukti dan kesaksian dari beberapa peristiwa dan tindak-kegiatan yang penting dalam perjalanan sejarah masa itu. Sebagai contoh misalnya, berkas-berkas peristiwa 3 Juli, kejadian-kejadian sekitar pemberontakan PKI/Madiun, laporan-laporan tentang daerah pendudukan, tentang pelaksanaan gencatan senjata, dan lain-lain, risalah pendek situasi ekonomi di Republik Indonesia sejak merdeka disertai Surat Pengantar dari Kementerian Kemakmuran tertanggal 14 Oktober 1947, Daftar Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 1947, Susunan Anggota BP-KNIP 1945-1947, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kelompok arsip-arsip masa revolusi yagn ada di Arsip Nasional telah dibuat Daftar atau Inventarisnya yang dapat membantu peneliti dalam menelusuri isi khasanah kelompok arsip masing-masing. Pada umumnya akses penggunaannya telah terbuka untuk umum, meskipun ada pula yang aksesnya terbatas dan diperlukan izin khusus dari pimpinan Arsip Nasional RI.

Di samping Arsip Nasional juga terdapat Badan-badan/Lembaga-lembaga yang menyimpan arsip masa revolusi, seperti Pusat Sejarah Militer/Angkatan Darat di Bandung yang menyimpan sejumlah arsip dan dokumentasi yang baik mengenai revolusi.

Penyimpanan arsip-arsip pemerintah yang ada pada perorangan pada umumnya berbaur dengan dokumen pribadi. Apalagi jika arsip itu memuat pertelaan tindak kegiatan individu yang bersangkutan sebagai pelaku atau peserta dalam peristiwa yang dianggapnya penting, sehingga tidak mengherankan apabila lalu tumbuh semacam keterkaitan emosional antara penyimpan dengan arsip itu.

Dalam usaha memperoleh kembali arsip-arsip itu kecuali landasan hukum diperlukan juga pengertian dan kesadaran akan pentingnya pelestarian arsip sebagai bahan bukti sejarah dan bahan pertanggungjawaban nasional bagi generasi yang akan datang, sehingga para penyimpan dan penguasa arsip itu mau menyerahkan arsipnya kembali kepada pemerintah. Hal lain yang menghambat usaha ini karena sulitnya untuk mengetahui dan melacak di mana dan oleh siapa arsip itu disimpan.

Berbagi langkah dan cara pendekatan kepada mereka yang diperkirakan menyimpan arsip dan dokumentasi pribadi ditempuh agar mereka itu rela menyerahkan koleksinya kepada Arsip Nasional RI.

Dengan demikian selain akan diperoleh kembali arsip-arsip pemerintah yang tersimpan tersebar pada perorangan, juga arsip/dokumn pribadi dari yang bersangkutan, ayang akan dapat mengisi celah-celah dan kekosongan pada khazanah arsip di Arsip nasional RI. Seperti misalnya arsip mengenai peristiwa 3 Juli yang berkas-berkasnya juga terdapat pada koleksi arsip Mr. Mohammad Yamin dan R.P. Soedarsono Reksodiprodjo dapat mengisi celah-celah dari khasanah yang telah tersimpan di Arsip Nasional RI. Kelompok himpunan radiogram yang disimpan oleh Mr. St. Mohammad Rasjid yang pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera menjabat sebagai menteri keamanan dan himpunan radiogram dari koleksi arsip Maladi yang ketika itu menjabat Menteri Penerangan dari pemerintah darurat Republik Indonesia di Jawa. Beberapa catatan tentang lahirnya, tugas dan perjuangan PDRI dari dokumentasi Teuku Moehammad Hasan dan Mr. Sjarifuddin Prawiranegara telah diserahkan kepada Arsip Nasional RI. Semua itu dapat mengisi kekosongan khasanah arsip/dokumen dari masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Gambaran tersebut memberikan petunjuk bahwa arsip-arsip PDRI ada pada perseorangan sedangkan PDRI sebagai lembaga tidak menyimpan berkas/dokumen yang diterima atau dihasilkannya.

Beberapa koleksi arsip/dokumen pribadi yagn memuat informasi mengenai masa 1945-1949 lain dari dr. Abdul Halim yang pernah menjabat sebagai anggota Badan Pekerja KNIP dan perdana menteri RI-Yogyakarta, Yahya Daniel Dharma (John Lie), L.N. Palar juru bicara Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Maladi (dalam bentuk mikrofilm), Mohammad Bondan, sekretaris CENKIM (Central Komite Indonesia Merdeka) di Brisbane, Australia, dan lain sebagainya. Akses pada arsip/dokumen koleksi pribadi ini pada umumnya terbuka, meskipun beberapa di antara masih diperlukan izin khusus.

Dengan pulihnya kembali hubungan Indonesia-Belanda, pada tahun 1968 ditandatangani persetujuan kerjasama kebudayaan antara kedua pemerintah. Kerjasama kebudayaan itu memberi peluang akan kemungkinan kerja sama di bdiang kearsipan, dan pada tahun 1971 mulai dijajaki dan dirintis kerja sama kearsipan antara Arsip Nasional RI dan Algemeen Rijksarchief. Kerja sama ini didasarkan pada kemanfaatan dan kepentingan bersama untuk saling melengkapi khasanah arsipnya masing-masing. Sebagai yang berlaku dalam melaksanakan kerja sama ini adalah asas asal arsip (principle of provenance) yang secara umum telah diakui dan diterima oleh masyarakat kearsipan.

Atas dasar asas itu maka apabila salah satu pihak menguasai arsip yang bukan berasal dari pihaknya, arsip tersebut akan dikembalikan kepada asalnya, yaitu pihak yang menghasilkan dan yang seharusnya menguasai dan menyimpan arsip itu.

Terhadap arsip-arsip kolonial, yaitu arsip-arsip yang dihasilkan oleh badan/lembaga dalma masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda, mengingat bahwa arsip-arsip tersebut menyangkut kepentingan bersama dan sejarah kedua bangsa, maka disepakati bahwa arsip-arsip itu merupakan warisan bersama (Joint Heritage) sehingga masing-masing pihak akan tetap menguasai arsip-arsip yang ada pada pihaknya, dengan ketentuan bahwa akses terhadap arsip itu terbuka bagi kedua belah pihak dan bahwa ada keleleluasaan bagi kedua belah pihak untuk melengkapi khasanah yang ada padanya. Selain itu bila terdapat duplikasi, salah satu lembar dari duplikat itu akan diserahkan kepada pihak yang memerlukannya.

Melalui kerja sama ini dapat diperolah kembali arsip-arsip yang dirampas oleh pihak Belanda. Kendala yang dihadapi adalah bahwa tidak semua arsip rampasan itu sudah ada di Algemeen Rijksarchief atau dalam wewenang Algemeen Rijksarchief. Sejumlah arsip telah diterima kembali oleh Arsip Nasional RI, tetapi jumlah itu rasanya belum seimbang dengan apa yang diperkirakan hilang terampas sewaktu kota Yogya diduduki oleh tentara Belanda. Masalahnya meamng tidak diketahui berapa dan apa saja yang hilang terampas dan siapa atau kesatuan tentara Belanda yang mengambilnya, dan karena itu juga sulit untuk mengetahui di mana arsip-arsip itu kemudian disimpan di negeri Belanda.

Apabila arsip-arsip sudah mencapai waktu terbuka akan lebih mudah untuk dilacak dan ditelusuri melalui Panduan Arsip, Daftar Arsip, Inventaris atau alat bantu temu kembali (finding aids) lainnya. Maka masih diperlukan usaha lanjutan untuk dapat menyusun daftar yang lengkap dari arsip-arsip rampasan itu beserta lokasi penyimpanannya, supaya tuntutan utnuk memperoleh kembali seluruh arsip itu dapat diajukan secara jelas dan nyata.

Melalui perwakilan Kerajaan Belanda di Indonesia pada tahun 1953 sejumlah besar arsip yang berasal dari badan-badan dan dinas-dinas pemerintahan NICA/Belanda di Indonesia diangkut ke Negeri Belanda. Sebagian besar dari arsip-arsip itu terdiri dari berkas-berkas penting dan/atau rahasia dari kurun waktu 1945-1949 dan banyak menyangkut tentang tindak kegiatan mereka di Indonesia. Di antara arsip-arsip itu terdapat berkas-berkas yagn berasal dari Algemeen Secretarie, Secretarie van de Luitenant Gouverneur-General, Department van Justitie, Regerings-voolichtingsdienst, Departement van Binnenlands Bestuur, Hoogerechtshof, Procereur Generaal dan dinas-dinas lain termasuk Archief van de Nederlandse Delegatie in de onderhandelingen met de Republiek Indonesia, 1947-1950. Tidak semua arsip Algemen Secretarie terangkut ke negeri Belanda; maka berdasarkan kesepakatan bersama dalam kerjasama tersebut arsip yang tertinggal di Indonesia tetap ada di Indonesia dan disimpan oleh Arsip Nasional RI. Karena arsip-arsip tersebut berasal dari satu sumber, maka untuk menjaga keutuhannya, masing-masing pihak memperoleh arsip-arsip yang ada pada pihak lain dalma bentuk mikro film dan inventarisasinya juga dilakukan bersama. Inventaris dari keseluruhan arsip Algemeene Secretarie ini tersedia di Arsip Nasional, sehingga memudahkan bagi mereka yang ingin menggunakannya. Pada prinsipnya sepanjang tidak menyangkut pribadi perorangan pihak Indonesia bisa mendapatkan akses untuk arsip-arsip asal masa pemerintahan NICA/Belanda di Indonesia itu. Dalam rangka ini Arsip Nasional RI telah menerima mikro film dari arsip delegasi Belanda pada perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia, arsip koleksi pribadi dari D.C. Buurman van Vreeden (Kepala Staf dan Panglima Tentara Belanda di Indonesia), S.H. Spoor, Dr. H.H. van Mook dan lain-lain, sedang arsip pribadi dari Dr. J.H. van Royen dalam kedudukannya sebagai Ketua Delegasi Belanda terdapat dalam arsip Delegasi Belanda di atas. Arsip Nasional RI juga menerima duplikat dari arsip NEFI (Netherlands Forces Intelligence Service) berupa laporan-laporan harian/mingguan, telegram/berita kawat yang antara lain juga terdapat berita/radiogram pemerintah Republik Indonesia yang disadap oleh Belanda.

Lt. Gouverneur Van Mook di halaman Istana Merdeka tahun 1947. (Geheugen van Nederland)

Arsip militer Belanda di Indoesia umumnya disimpan di Centraal Archievendepot Ministrie van Defensie di Den Haag. Belum banyak diketahui mengenai arsip ini, khususnya yang berkenan dengan aksesnya, namun Dr. MPH Groen telah menggunakan untuk penyusunan disertasinya yang berjudul “MARSROUTES EN DWAALSPOREN. Het Nederlands Strategisch beleid in Indonesie, 1945-1950”.

Arsip pemerintah Belanda yang banyak kaitannya dengan Indonesia dari kurun waktu 1945-1949 terdapat pada arsip Ministerie van Overzee Gebiedsdeelen (MINOG) yang sekarang tersimpan di Algemeen Rijksarchief di Den Haag. Selain itu tentunya terdapat juga pada arsip-arsip Ministeries van Oorlog, van Marine dan Buitenlandse Zaken.[2]

Dokumen-dokumen mengenai hubungan Indonesia-Belanda dari kurun waktu 1945-1950 telah diterbitkan oleh Rijks Geschiedkundige Publicatien dalam suatu seri penerbitan dengan judul Officiele Bescheiden de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950, dan yang sudah sampai dengan 28 Februari 1949.

Dengan berhasil diangkatnya perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya menjadi masalah internasional, maka selain di Negeri Belanda, bahan-bahan mengenai masa revolusi dan perang kemerdekaan terdapat pula di arsip negara-negara yang terlibat dalam usaha penyelesaiannya, seperti Inggris, Australia, Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkenaan dengan masalah tersebut telah diperoleh oleh Arsip Nasional dalam bentuk mikro film.

Akses terhadap arsip-arsip tersebut di atas pada waktu ini kiranya bisa lebih mudah didapatkan, karena pada umumnya anjuran tenggang waktu tiga puluh tahun untuk pembukaan arsip yang dilancarkan oleh International Council on Archives telah secara umum diterima dan diberlakukan. Perkecualian atau restriksi di sana-sini tentu ada tetapi kelangkaan bahan kiranya tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan bahan-bahan kearsipan sebagai sumber dalam penelitian dan penulisan sejarah masa revolusi.

(Diterbitkan ulang dari Jurnal Sejarah, Vol. 5/1993 .  Versi PDF ).

 

[1] Keterangan tersebut diperoleh penulis ketika menghadap Sri Sultan Hamengku Buwana IX di kantornya di Jalan Prapatan, Jakarta.

[2] Lihat juga F.G.P Jaquet, “Dutch archive material relating to the history of Asia from 1796-1949” dalam Southeast Asia Archives, vol. 8, 1975.

Catatan Awal Penerbitan Jurnal Sejarah Online

Kepekaan bibliografi, pemahaman terhadap historiografi dan karya tulis berdasarkan tinjauan kolega (peer review) adalah syarat pokok yang mencirikan seorang sejarawan profesional. Pandangan ini ditegaskan Abdurachman Soerjomihardjo dalam  tulisan pengantar di edisi perdana Jurnal Sejarah (Vol. 1 Tahun 1991).

Kesadaran itu pula yang mendorong Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) sebagai organisasi profesi sejarawan menerbitkan Jurnal Sejarah sebagai media komunikasi yang melengkapi syarat penting keahlian profesional mereka.

Bagaimanapun, proses ini tidak mudah. Sampai dua dekade setelah penerbitan edisi awal Jurnal Sejarah, proses peer-review yang melibatkan para sejarawan di bidang keahlian masing-masing masih belum bisa terlaksana secara ideal.

Meski bukan berarti tidak ada karya bermutu yang pernah terbit dalam Jurnal Sejarah edisi-edisi terdahulu (malah banyak tulisan-tulisan dengan gagasan segar di dalamnya), tetapi perkembangan yang ada saat itu terpaksa membawa arah penerbitan jurnal tersebut menjadi majalah ilmiah populer dibanding penerbitan bersifat akademis.

***

Ketiadaan sebuah jurnal yang mewakili perkembangan kemajuan studi sejarah dan profesionalisme sejarawan Indonesia menjadi perhatian utama kepengurusan baru MSI periode 2016-2021.  Agendanya bukan saja sekedar menghidupkan kembali media tersebut, tetapi juga meningkatkannya menjadi sebuah jurnal ilmiah yang menjadi tolok ukur perkembangan kajian sejarah Indonesia.

Ada tiga alasan penting yang melatari keputusan ini.

Pertama adalah kenyataan bahwa studi sejarah Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dibanding dua dekade silam.

Kedua, pada tingkat pendidikan pasca-sarjana, para calon sejarawan telah diwajibkan menulis sebuah artikel ilmiah di jurnal yang terakreditasi secara nasional dan internasional.

Ketiga, peraturan mutakhir tentang jurnal yang harus tersedia secara online memberikan kemudahan untuk memangkas biaya terbit yang harus dikeluarkan pengelola.

Keseluruhan latar belakang ini pada akhirnya membentuk optimisme bagi pengurus MSI untuk  meningkatkan Jurnal Sejarah menjadi sebuah jurnal akademis yang terakreditasi secara nasional dan internasional.

Keyakinan ini semakin kuat dengan dukungan para sejarawan tentang Indonesia di luar Indonesia. Kesediaan mereka sebagai reviewer internasional disertai pula keinginan tulus membantu para sejarawan muda di Indonesia mengembangkan karir profesionalnya.

Beberapa pernyataan yang disampaikan menyampaikan dengan nada haru bahwa pada akhirnya, “Negeri sebesar Indonesia ini pada akhirnya (meski sangat terlambat) memiliki sebuah terbitan sejarah berbasis peer-review on their own” tulis seorang reviewer dalam tanggapannya.  Reviewer lainnya menyatakan bahwa penerbitan ini menjadi tanda  kesiapan para sarjana sejarah Indonesia “memasuki gelanggang  internasional”.

Selain itu, upaya menjadikan Jurnal Sejarah sebagai jurnal ilmiah dilandasi pula oleh kebutuhan saat ini  untuk menjadikan karya-karya tulis para sejarawan Indonesia masuk dalam sistem pengindeksan yang diakui secara internasional.

***

Keseluruhan dukungan yang muncul menepis sejumlah keraguan dari rangkaian pertanyaan berikut: Apakah para sarjana di Indonesia bersedia  menulis di sebuah jurnal tanpa dibayar selain keinginan berbagi dan mengembangkan pengetahuan sejarah? Apakah para sejarawan Indonesia bersedia menyumbangkan karya tulis mereka untuk mengisi jurnal yang masih dalam tahap persiapan menjadi jurnal terakreditasi? Apakah para penulis di Indonesai bersedia menulis sebuah naskah yang tidak sekedar menanggapi peristiwa-peristiwa aktual yang mendongkrak popularitas, tetapi lebih mewakili produk kesarjanaan mewakili bidang studi penulisnya?

Melalui penerbitan Jurnal Sejarah, tim editorial berharap generasi baru sejarawan Indonesia bersedia turut serta mendorong kemajuan pengetahuan sejarah dan kajian sejarah di Indonesia . Semua tergantung pada kerja kolegial, kritisisme, pertukaran informasi dan tanggapan  sejawat sebagai landasan penting perkembangan pengetahuan sejarah. Hanya dalam iklim seperti ini kemajuan ilmu sejarah di Indonesia dapat dilakukan.

Sebagai langkah awal memulai tradisi ini, Jurnal Sejarah mengundang para peneliti, pengajar, dan mahasiswa pasca-sarjana di bidang sejarah dan sarjana dalam rumpun kajian humaniora dan ilmu sosial untuk turut menyumbang tulisan  dalam edisi penerbitan Jurnal Sejarah Vol. XV No. 1 Tahun 2017.

***

Memulai adalah hal mudah. Menjaga dan memelihara pekerjaan yang telah dimulai untuk terus berlangsung adalah perkara lain. Undangan menulis ini dengan demikian bukan saja sekedar seruan untuk mengirimkan naskah bagi jurnal ini. Ia juga diharapkan dapat menjadi langkah kerja bersama di antara sejarawan dan ilmuwan lainnya memajukan pengetahuan dan ilmu sejarah di Indonesia.

Tabik.

Andi Achdian – Editor Pelaksana Jurnal Sejarah

Tepian Langit Edward Poelinggomang

KEMATIAN seorang sejarawan bukanlah kematian yang direspon serentak di berbagai media sosial. Kematian seorang pencatat peristiwa yang lampau dan nyaris lenyap di ingatan bukanlah kematian yang ditangisi banyak orang. Bagi banyak orang, kematian itu akan menjadi ingatan yang perlahan menguap, lalu tenggelam disaput oleh angin sejarah. Beda halnya dengan kematian seorang pesohor ataupun selebriti.

https://identitasunhas.com/edward-lambertus-poelinggomang-sejarawan-makassar-dari-alor/

Saya ingin mengenang seorang guru, seorang sejarawan, seorang bapak bernama Edward Poelinggomang, yang meninggal beberapa hari lalu di Makassar. Berita kematiannya sayup terdengar. Tak banyak cuitan tentang dirinya. Beberapa media mencatat peristiwa itu. Namun, pamornya kalah dengan apa yang terjadi di Jakarta sana. Bahkan orang-orang Makassar pun lebih suka bertengkar sengit hingga rela mencabut badik demi membela politisi Jakarta sana.

Adakah yang merasa kehilangan dengan kepergian Edward Poelinggomang? Saya mencatat tidak banyak. Di mata saya, Edward serupa berlian yang tak henti memancarkan kemilaunya. Lelaki ini bisa menjelaskan sejarah Bugis-Makassar dengan begitu detail. Edward adalah mesin waktu berjalan yang kerap bertualang ke masa lalu kemudian kembali ke masa kini demi menceritakan penjelajahannya yang sedemikian memukau.

Di tanah Makassar, Edward adalah pencatat sejarah lalu menyebarkan catatannya hingga berbagai penjuru tanah air, hingga negeri-negeri jauh. Buku dan tulisannya menyebar luas dan menginspirasi banyak orang. Publikasinya itu menggema ke banyak titik, menjadi rujukan bagi banyak peneliti, menjadi sekeping kisah masa silam yang membawa pesan untuk masa kini.

Saya memosisikan Edward setara dengan sejarawan Anthony Reid. Jika Anthony Reid mencatat perang Makassar sebagai perang paling mengerikan yang pernah dihadapi VOC di Nusantara, maka Edward mencatat periode sebelum perang itu sebagai periode paling emas dan gemilang, yang menempatkan Gowa-Tallo, sebagai kerajaan induk di Makassar, sebagai wilayah yang lebih maju dibandingkan Singapura di abad ke-19.

Kekaguman saya bertambah saat menyadari Edward bukan orang Makassar. Dia berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi dia jauh lebih mengetahui Makassar dibandingkan orang-orang yang di tubuhnya mengalir darah Makassar. Ia seorang historian by training yang mempelajari teori, metode, serta kemampuan membaca berbagai dokumen sejarah. Seorang kawan bercerita bahwa Edward tak hanya fasih berbahasa Belanda, tapi juga bisa memahami bahasa Belanda klasik yang digunakan dalam naskah-naskah lama VOC. Justru karena bukan orang Makassar, ia bisa lebih jernih dalam memandang stiap kepingan fakta masa silam.

Atas dasar itu, saya bisa memahami kalau buku Edward berjudul Makassar Abad ke-19 menjadi buku penting bagi siapapun yang hendak melihat periode kejayaan. Buku yang digali dari disertasi di salah satu kampus di Belanda itu menjadi buku penting bagi siapapun yang hendak menelusuri Makassar pada periode kejayaannya. Buku itu mengejutkan, khususnya bagi mereka yang terlanjur berpikir inferior seolah bangsa ini mundur sejak zaman dahulu.

Sebelum buku itu terbit, Edward sudah hadir dengan gagasan mengejutkan. Saya mengenali sejarawan ini saat menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin. Ia mengejutkan nalar saat wawancaranya dimuat di harian Kompas. Ia mengatakan bahwa perbedaan Bugis dan Makassar hanya ada dalam ruang imajinasi kita. Ia menyebut perbedaan itu sebagai konstruksi kolonial. Ia lalu menjelaskan bagaimana nenek moyang Bugis dan Makassar berasal dari rahim yang sama, tumbuh dalam peradaban yang selaras, lalu bersama-sama mengukir sejarah di selatan Celebes hingga banyak negeri di bawah angin timur.

***

Kata Edward, perbedaan Bugis dan Makassar itu sengaja dibangun oleh Belanda seusai perang Makassar. Semuanya bermula dari perang Makassar yang memperhadapkan Sultan Hasanuddin dan Arung Palakka. Pengikut Hasanuddin disebut orang Makassar, pengikut Arung Palakka, disebut sebagai orang Bugis. Padahal, realitas sejarah tidak sesederhana itu. Di pasukan Hasanuddin, banyak yang berbahasa Bugis, demikian pula sebaliknya. Apa daya, orang-orang lebih suka mencari perbedaan, ketimbang titik-titik persamaan.

Saat saya menjadi jurnalis di media kampus di tahun 1999-2000, saya beberapa kali bertemu Edward. Saya malah pernah diundang di rumahnya, di Perumahan Dosen Unhas, Tamalanrea. Setiap kali ke rumahnya, ada banyak rasa bercampur aduk di pikiran saya. Sejarawan, dosen, dan peneliti kesohor ini hidup di rumah yang sangat sederhana. Ruang tamunya dipenuhi banyak buku dan kertas-kertas kerja. Komputer yang digunakannya sehari-hari adalah komputer tua yang sesekali ngadat. Pernah, ia mengeluh karena beberapa file buku yang dikerjakannya lenyap di komputer itu.

Pada suatu masa, saya pernah mendampingi Edward sebagai moderator saat peluncuran buku The Bugis karta Christian Pelras di Gedung PKP Unhas, Makassar. Edward menyebut buku itu serupa berlian bagi pengkaji Bugis-Makassar dikarenakan ruang lingkup kajiannya yang luas dan kaya. Di masa itu, Edward menjadi komentator dan penganalisis sejarah yang laris dikontak para jurnalis, baik di Makassar maupun di ibukota Jakarta.

Pada diri Edward, saya melihat sosok seorang akademisi tulen yang bekerja dengan data dan riset, serta seorang filosof yang menyatukan semua maknamenjadi kearifan dalam memandang zaman. Ia mengingatkan siapa saja bahwa dalam sejarah ada banyak pesan, yang hanya bisa ditemukan dencan cara menyelami pesan itu lalu membawanya ke permukaan. Namun, itu masih tak bermakna jika manusia tidak membumikan kearifan itu dalam berbagai khasanah kehdupan. Hanya dengan cara ini kita bisa terhindar dari sikap bebal, yang membuat kita selalu saja mengulangi kesalahan sejarah di masa silam. Tanpa menyerap kearifan itu, kita akan selalu jatuh di lubang yang sama.

http://www.timur-angin.com/2017/02/tepian-langit-edward-poelinggomang.html

***

Karya terbaik Edrwad membahas Makassar. Tapi ia juga menulis banyak topik. Ia tak hanya mendiskusikan bangkit dan jatuhnya imperium Makassar. Ia juga menulis tentang petani garam di Arungkeke. Ia juga bisa dengan baik menjelaskan bagaimana sejarah ruko dan restoran di Makassar berawal dari orang Cina yang datang menetap. Bahkan ia bisa menjelaskan dengan detail pakaian-pakaian yang dikenakan orang Makassar, Melayu, Cina, hingga orang Buton di masa itu.

Ia keluar dari anggapan banyak orang bahwa sejarah itu hanya membahas peristiwa yang besar-besar saja, membahas para raja dan kaisar, juga membahas isu-isu hebat seperti revolusi dan sejenisnya. Buktinya, ia bisa membahas hal-hal kecil, hal-hal biasa, yang sering dianggap hanya sebagai remah-remah di berbagai buku sejarah. Ia juga seorang pengkaji ilmu sosial dan ilmu budaya demi memperkuat analisis dan tafsirannya atas dinamika sejarah.

Dalam satu kesempatan, saya mendengar Edward berkata, sejarah dan setiap tafsiran masa lalu akan dilihat dengan cara pandang masa kini. Peristiwa masa silam itu ibarat teks yang tak pernah lepas dari kepentingan penafsirnya. Sering orang terjebak dengan kepentingan sempit lalu memandang sejarah masa lalu dengan cara berpikir yang sempit itu. Sering pula orang memandang sejarah hanya sebagai rangkaian peristiwa yang saling serupa kepingan, tanpa ada upaya untuk menautkannya satu per satu. Pada titik ini, sejarah membutuhkan analisis berbagai disiplin dalam ilmu sosial budaya untuk mendapatkan gambaran yang jauh lebih holistik.

Saya teringat bacaan tentang sejarawan Perancis Fernand Braudel. Dalam buku Thomas Burke berjudul The History and Social Science, Braudel menyebut dialog sejarah dan ilmu sosial itu seperti dialog orang tuli dan orang bisu, sebab tidak saling mendengarkan. Sejarah seolah hanya mengurusi hal-hal besar, sedang ilmu sosial, khususnya antropologi, mengurusi hal-hal kecil. Belakangan, berbagai pendekatan justru saling menginspirasi. Di titik ini, kita memang membutuhkan para ilmuwan bersahaja sebagaimana Edward. Sebagai sejarawan, ia bekerja dengan metode yang ketat, namun analisisnya bisa menembus berbagai sekat disiplin ilmu.

Hari ini, saya mengenang kepergian Edward. Saya teringat mitologi Yunani yang selalu menempatkan para pahlawan sebagai salah satu bintang di langit. Saya berharap agar semua guru dan ilmuwan sekelas Edward juga menjadi bintang yang berpijar abadi di tepian langit sana, memberikan arahan bagi generasi kini yang mengais-ngais ilmu di bumi, menjadi cahaya yang menuntun manusia ke arah yang lebih baik. Di tangan Edward, sejarah adalah cahaya yang memandu peradaban hari ini agar selalu menyerap kearifan pengetahuan dari abad-abad silam.

Selamat jalan guru.

(Artikel ini terbit pertama kali di website penulis http://timur-angin.com Diterbitkan kembali untuk tujuan pendidikan)

A Self-made man who changed the world

The Fiery Trial (TFT) adalah buku yang mengesankan. Ia menampilkan kisah tentang kiprah Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, dalam serangkaian episode perang saudara dan pertarungan politik yang memecah pihak Selatan dan Utara terkait penghapusan perbudakan. Kebijakannya menghapuskan perbudakan membuat nama Lincoln terukir sebagai salah satu negarawan terbesar Amerika Serikat. Meski penulisnya secara terbuka menyatakan simpati pribadi terhadap Lincoln, buku ini tetap merupakan biografi serius yang ditulis dengan sudut pandang kesarjanaan yang mendalam. Ia tidak jatuh menjadi sekedar glorifikasi individu dalam sejarah.

“Sesuatu yang menarik tentang Lincoln”, tulis Eric Foner, adalah “kemampuan pribadinya untuk terus berkembang”. Ini adalah titik tolak menarik yang mengingatkan pembaca buku ini untuk tetap menjaga kewarasan dalam memandang Lincoln sebagai pribadi yang penuh warna dibanding sekedar mengulang rangkaian mitos tentang Lincoln dalam penulisan sejarah Amerika. Terkait historiografi, jerat kesulitan bagi para sejarawan menulis sosok Lincoln disampaikan dengan menarik oleh Foner. “Para politisi, mulai dari kalangan konservatif sampai komunis, aktivis-aktivis hak sipil dan pendukung segregasi, anggota gereja Protestan dan kaum tak beragama, semua mengklaim bahwa Lincoln adalah milik mereka.” Jadi, sosok Lincoln akan selalu tampil dengan wajah berbeda tergantung siapa dan dari sudut pandang apa seseorang menulis tentangnya. “Kita menganggap mengenal Lincoln, karena saat melihat sosoknya, sesungguhnya kita sedang menemukan diri kita sendiri. Dalam kaitan ini Lincoln senantiasa relevan. Ia adalah sosok masa kini dalam hidup kita”, tulis Foner.

II

Eric Foner adalah sejarawan dengan fokus kajian pada periode perbudakan (periode abolisionis) dalam sejarah Amerika Serikat. Ia pernah menjabat sebagai ketua American Historical Association, dan mengajar di jurusan sejarah di Columbia University. Foner juga pernah menjadi murid Howard Zinn, sejarawan terkemuka AS, aktivis anti perang dan seorang sosialis, dengan buku berjudul A People’s History of the United, yang memecahkan rekor penjualan buku sejarah paling laris di AS mencapai lebih satu juta eksemplar. Seperti gurunya, Foner bukan sekedar seorang sejarawan yang disibukan dengan upaya mengejar karir profesional. Ia adalah pengajar sejarah dengan keyakinan bahwa “pengajaran yang baik terletak pada kepedulian yang tulus dan kemampuan menyampaikan kecintaan terhadap sejarah kepada para mahasiswa.” Ia juga seorang aktivis dan intelektual dengan kepedulian terhadap beragam masalah sosial dalam kehidupan kontemporer masyarakat Amerika Serikat.

Sebagai karya kesarjanaan, Fiery Trial tetap menyisakan ruang sejumlah pertanyaan. sejumlah pertanyaan untuk menjelajah lebih lanjut terhadap periode dan sosok yang dibahas. Ini adalah ciri buku yang baik. TFT menjadi ajang bagi Foner untuk menjelaskan tanpa rasa sungkan sosok Lincoln sebagai manusia biasa. Setiap peristiwa tampil dengan detail fakta yang kaya tanpa jatuh menjadi sekedar parade peristiwa dari serangkaian tindakan manusia. Dengan cara itu Foner menyuguhkan kepada pembacanya berbagai persoalan tentang bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Tidak dapat disangkal, sampai sekarang Lincoln telah dipandang sebagai sosok pembebas perbudakan dalam sejarah AS. Ada kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pandangan itu, tetapi ada pula rangkaian mitos yang menyelimuti kesadaran sejarah orang Amerika tentang Lincoln. Foner menunjukkan bahwa sejak masa awal keterlibatannya dalam dunia politik, Lincoln bukan seorang pendukung emansipasi. Bahkan terdapat pandangan-pandangan pribadi Lincoln yang memiliki kecenderungan rasial dan diskriminatif terhadap warga kulit hitam. Foner juga menunjukkan bahkan sampai tahun-tahun awal Lincoln menjabat sebagai presiden AS, beberapa kebijakannya memiliki dampak merugikan para pendukung abolisionis yang menginginkan segera penghapusan perbudakan di AS saat itu.

Bagaimanapun Lincoln adalah politisi penuh perhitungan. Sepanjang periode perang saudara antara Unionis (mewakili kekuatan pemerintah federal dari pihak utara) dan Konfederasi (yang menginginkan pemisahan diri dan mempertahankan lembaga perbudakan di bagian selatan), desakan-desakan membuat kebijakan drastis dari kedua belah pihak mengalir tanpa henti. Lincoln bergeming. Ia memiliki kesadaran penuh bahwa “membuat sebuah kebijakan yang tidak dapat dijalankan hanya sekedar menunjukkan kelemahan pribadi dan membuka pintu serangan lawan-lawan politiknya.” Kesadaran itu pula yang membawa setiap kebijakan Linconl dalam garis pasang sejarah tanpa meninggalkan celah bagi lawan politiknya untuk menuntut kompromi atau mundur dari keputusan yang telah dibuat.

Gambaran itu bisa dilihat dari perkembangan yang terjadi sepanjang periode Perang Saudara. Apabila pada masa awal perang landasan moral peperangan berpijak pada persoalan “menjaga keutuhan” dari ancaman pemisahan diri negara bagiannya, memasuki periode akhir perang landasannya berkembang menjadi “perang membebaskan perbudakan.” Keputusan-keputusan Lincoln menjadi tonggak yang mengokohkan laju pergerakan tersebut. Apabila kebijakan-kebijakan Lincoln pada masa awal terkait masalah perbudakan berisi konsesi dan tawaran kepada pihak Konfederasi dan negara-negara bagian di selatan lainnya untuk “dengan sukarela mengakhiri perbudakan dengan kompensasi terhadap budak yang mereka bebaskan,” menjelang akhir perang Lincoln membubuhkan tanda tangan di atas kertas yang menjadikan keputusan penghapusan total perbudakan dalam kehidupan masyarakat Amerika tanpa konsesi apapun.

Begitu juga dengan persoalan lain yang muncul seiring bergulirnya tuntutan penghapusan perbudakan. Meski orang-orang kulit putih dari pihak utara menginginkan penghapusan perbudakan, tetapi mereka juga tidak menginginkan keberadaan budak-budak kulit hitam yang telah dibebaskan dalam kehidupan masyarakat mereka. Agenda kolonisasi (seperti Haiti dan wilayah Karibia lainnya) menyiapkan tempat baru bagi pemukiman budak yang telah dibebaskan merupakan langkah yang paling diterima para politisi dan kalangan masyarakat kulit putih di utara dalam seruan anti perbudakan mereka. Seperti kebanyakan warga kulit putih lainnya, Lincoln pun berada dalam arus pemikiran ini. Sepanjang dua pertiga masa pemerintahannya ia mencanangkan agenda sebagai jalan keluar setelah penghapusan perbudakan. Sedikit perbedaan dalam visi Lincoln tentang kolonisasi adalah penempatan budak yang telah dibebaskan di koloni-koloni baru harus dilakukan secara “sukarela.”

Gagasan tentang kolonisasi terus mewarnai kebijakan Lincoln bahkan sampai ia menandatangani keputusan penghapusan perbudakan di AS. Bagaimanapun, seperti disampaikan Foner yang menegaskan aspek penting kenegarawanan Lincoln, visi pribadi dan kebijakan politik Lincoln selalu berubah. Namun, ini bukan sebuah perubahan yang menarik mundur langkah maju, tetapi sebuah perubahan yang memancang tiang-tiang yang kokoh untuk gerak maju sejarah tak tertahankan. Sampai akhir periode perang saudara, Lincoln meninggalkan ide kolonisasi dan memulai pandangan baru bahwa para budak yang dibebaskan akan tetap tinggal dan diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat.

III

Membaca buku ini memberi pintu pemahaman menarik tentang bagaimana seorang pemimpin membentuk wujud perkembangan sejarah dalam periode kekuasaannya. Kita pun dibuat sadar bahwa setiap orang bisa berbuat salah, termasuk para pemimpin yang paling bijak sekalipun. Persoalannya adalah apakah sepanjang periode kekuasaannya seorang pemimpin dapat terus melihat cahaya masa depan yang baik untuk negerinya, yang menjadikannya tetap menjadi seorang penumpang dari kereta sejarah yang terus melaju dalam perjalanan tanpa akhir.

Sebagai kata penutup, secara pribadi saya ingin menjadikan buku ini sebagai buah tangan para pemimpin dan tokoh politik di Indonesia kontemporer. Mengambil keputusan salah adalah tindakan manusiawi. Persoalannya adalah apakah seseorang menyadari kesalahannya dan terus memperbaiki diri untuk tetap bergerak bersama dalam kemajuan sejarah negerinya.