TINJAUAN BUKU Jurnal Sejarah. Vol. 1/1990

Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pendidikan, dan Penerangan ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1990. 778 hlm. Bibliografi, Indeks, Foto.

Biografi adalah prisma Sejarah, demikian pernah dikatakan. Dan ini berlaku bagi biografi Bung Hatta.

Lahir di Bukittinggi (12 Agustus 1902), meninggal di Jakarta (14 Maret 1980), masa hidupnya 78 tahun, berada di dalam masa transisi masyarakat Indonesia.

Penulis biografi karena itu membagi hidup Bung Hatta dalam tahapan sesuai dengan perubahan masyarakat Indonesia yang umum telah diterima sebagai masa pergerakan kebangsaan (1900-1942), masa pendudukan militer Jepang (1942-1945), masa revolusi (1945-1949), masa demokrasi parlementer (1950-1957), masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966) dan masa Orde Baru (1966-sampai watnya pada tahun 1980).

Masa transisi masyarakat Indonesia menentukan corak pemikiran dan kegiatan Bung Hatta. Banyak yang dituangkan dalam bentuk tulisan, terutama di masa Perhimpunan Indonesia, tentang perjuangan dan gagasan Indonesia Merdeka, Kebangsaan Indonesia, Sosialisme, Tata Susunan Ekonomi Dunia, Politik Kolonial, Kerja Sama Internasional Bangsa-bangsa Terjajah, Koperasi dan pembangunan Ekonomi, Kedaulatan Rakyat (Demokrasi), tentang Moral dan Etika Agama Islam dalam rangka pelaksanaan Dasar Negara: Pancasila. Ini dipertahankan dnegan teguh selama hidupnya, membuat Bung Hatta bagian dari “Jiwa bangsa”.

Bung Hatta giat dalam organisasi pemuda, pemimpin muda, pemimpin partai politik, redaksi media massa, penulis buku, pemimpin badan tertinggi pemerintahan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri (merangkap Menteri).

Membicarakan Hatta, tanpa menyinggung Soekarno, dua Proklamator Kemerdekaan, tetap saja memukau. Di tengah gejolak perjuangan mereka berdua, ibarat dua mata bangsa dengan kepribadian yang berbeda. Kontroversial dalam pandangan politiknya, tetapi konvergen dalam usaha persatuan dan penyatuan bangsa. Sampai titik tertentu, ketika konvergensi pemikiran dan kegiatan mereka hampir sempurna, mereka berpisah jalan. Banyak yang menyesali kejadian itu, tetapi banyak pula yang mendapat hikmah untuk meneruskan pemikiran-pemikiran yang positif dan belum selesai. Itulah garis perkembangan dialektik, tidak berhenti pada satu titik, tetapi mengembangkan pemikiran dan kegiatan dalam kondisi baru menuju masa depan.

Banyak pengalaman, suka dan duka, puas dan kecewa, dipuji dan dicaci (oleh PKI), menjadi ciri masa jabatannya itu. Ternyata banyak keputusan Presiden Soekarno tidak sejalan dengan pendapat politiknya, bahkan sering ia dihadapkan dengan keputusan politik yang harus diterima sebagai kenyataan begitu saja, dan ia harus ikut bertanggung jawab sebagai anggota pucuk pimpinan negara. Ia memilih waktu yang tepat, yaitu selesainya Pemilihan Umum Pertama, dengan terbentuknya DPR hasil Pemilihan Umum, dan telah tersusunnya Konstituante, untuk mengundurkan diri. 1 Desember 1956 dalam usia 54 tahun, Bung Hatta resmi berhenti sebagai Wakil Presiden RI, dengan masa jabatan sebelas tahun.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, dan awal Orde Baru, dapat diamati sikap laku Bung Hatta sebagai warganegara biasa. Walaupun ia menjadi sorotan mereka yang mencela sikapnya, tetapi banyak yang masih mengharapkan Bung Hatta tampil lagi dalam pimpinan bangsa.

Ia tetap menulis dalam media massa, menyatakan pendapatnya tentang kehidupan dan perubahan politik dengan tenang, tegar, dan rasionalitas yang tetap dipertahankan sebagai ciri utama pemikirannya. Ia tetap memberi kuliah di Universitas Gadjah Mada, di sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, dan ceramah-ceramah lain, yang intinya ialah uraian tentang Pancasila dan anjuran tanggung jawab moral kaum inteligensia.Pada tahun 1957, ia telah berkata dasar moral dan etika dalam membela masyarakat kecil, yang bukan hanya sangat tajam dan nyeri pada masanya, akan tetapi juga sebagai peringatan kepada pejuang idealis di masa berikutnya. Ketika perubahan begitu besar dan cepat terjadi, ketika gagasan dan pemikiran politik masa perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur belum terwujud.

Kesulitan Bung Hatta dan ketegarannya mengungkapkan pendapatnya kini menjadi jelas setelah surat-suratnya terbuka, yang sebelumnya tentu tertutup. Ini menambah bobot moral dan etika Bung Hata. Sekarang ini pembaca biografi Bung Hatta dapat mengikuti pikiran dan pemikiran kritisnya yang bertanggung jawab sebagai warganegara, khususnya yang diangkat dari surat-surat pribadinya antara tahun 1966-1980.

Buku setelah 778 halaman ini terasa belum lengkap. Ada celah-cela yang mesti dijelaskan berdasarkan dokumen, dan pendapat dari mereka (sejauh ini mungkin dapat dicapai oleh penulis) yang dikritik Bung Hatta. Oleh karena itu kesimpulan penyusun biografi, bukanlah penutup utuh, ia merupakan pembuka bagi diskusi-diskusi dan penelitian lanjut tentang tokoh proklamator pemimpin, dan warga negara yang bertanggung jawab itu. Terlepas dari itu, ini adalah sebuah buku yang perlu dibaca dalam suasana 45 tahun Bangsa Indonesia Merdeka. (Abdurrachman Surjomihardjo).

Arsip dan Sejarah Masa Revolusi

oleh Soemartini  – Arsip Nasional Republik Indonesia

Masa perang kemerdekaan (1945-1949) yang penuh dengan gejolak sosial dan politik, perjuangan bersenjata dan diplomasi sering disebut sebagai masa revolusi. Masa yang sarat dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian yang diwarnai dengan berbagai perubahan yang serba cepat dan kompleks itu merupakan kurun waktu yang sangat menantang untuk dipelajari, dikaji, dan dikisahkan kembali.

Sukarno berpidato di depan rapat Komite Nasional Indonesia Poesat (KNIP), 1947. (Geheugen van Nederland).

Namun, pergolakan dan pertempuran-pertempuran telah mengakibatkan pula hilangnya banyak bahan yang diperlukan untuk penelitian dan penulisan sejarah masa itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika perpindahan ibukota dan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, sejumlah arsip tidak terbawa serta. Berkas-berkas masa awal revolusi terpaksa ditinggalkan di kantor-kantor di Jakarta dan dengan didudukinya gedung kantor itu kemudian oleh NICA, berkas-berkas itu jatuh pula ke tangan mereka. Kemungkinan lain juga ada pula sejumlah berkas yang “diselamatkan dan diamankan” oleh perorangan, pejabat, ataupun pegawai dengan maksud agar jangan sampai disita oleh lawan dan lalu disimpan di rumahnya. Hanya sayangnya, para “penyelamat” ini kemudian lupa untuk mengembalikan berkas-berkas pemerintah yang disimpannya itu kepada pemiliknya, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Bahkan tidak jarang yang kemudian malahan menganggapnya sebagai milik dan menjadikannya sebagai bagian dari koleksi pribadinya.

Birokrasi dan administrasi pemerintah yang pada waktu itu belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya ikut pula mempengaruhi ketidakutuhan dan hilangnya bahan-bahan itu.

Peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi, perlawanan dan pertempuran menghadapi aksi-aksi militer Belanda, gejolak sosial dan politik baik di daerah maupun di pusat yang menyertai pertumbuhan dan perkembangan negara yang masih muda menjadikan orang lebih memusatkan perhatian dan pikiran kepada usaha bagaimana memenangkan perang dan mempertahankan kemerdekaan serta penyelesaian pertikaian yang terjadi sesama kita daripada kegiatan yang sifatnya administratif, seperti pengurusan dan penyimpann berkas dan dokumen yang dihasilkannya. Apabila tujuan telah tercapai, persoalan dan urusan telah diselesaikan, selesai pula perhatian orang terhadap catatan dan rekaman tentang segala masalah dan peristiwa itu. Tidak terlintas dalam benak mereka, bahwa apabila bahan-bahan itu dirawat dan disimpan akan menjadi arsip yang bisa digunakan sebagai bukti dan kesaksian dari segala tindak kegiatan yang dilakukan. Masalah pengarsipan memang belum merupakan kebiasaan yang mendasar dalam kehidupan sebagian besar bangsa kita, sehingga sejumlah arsip menjadi hilang dan/atau disimpan oleh pihak lain sebagai miliknya.

Bukannya tidak mustahil bahwa ada dokumen-dokumen yang memang dengan sengaja dimusnahkan. Dalam waktu pertempuran dapat berlaku pertimbangan, bahwa lebih baik berkas dan arsip-arsip itu musnah daripada jatuh ke tangan musuh. Bahwasanya arsip memang menjadi sasaran serbuan Belanda terbukti dari tindakan tentara Belanda ketika melancarkan serangan terhadap ibukota Republik Indonesia di Yogya. Gedung kantor terutama dari badan-badan kementrian yang penting dan strategis diobrak-abrik dan sejumlah arsip dirampas, bahkan rancangan skripsi Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang belum sempat diajukan untuk ujian doktornya, karena keburu dipanggil pulang oleh ayahandannya, ikut pula hilang akibat ulah tentara Belanda yang mengobrak-abrik kantor-kantor yang bertempat di lingkungan Kepatihan Yogyakarta.[1]

Hal-hal tersebut itu telah mengakibatkan ketidakutuhan arsip masa revolusi dan menyebabkan kelangkaan sumber yang bisa menghambat penelitian dan penulisan sejarahnya. Oleh karena itu perlu usaha untuk menyelamatkan apa yang masih tertinggal dan mendapatkan kembali arsip yang dirampas Belanda dan yang ada pada perorangan.

Suasana di hotel Republik, Kota Lumajang, setelah direbut Brigade Marinir Belanda pada 22 Juli 1947. Perhatikan foto Sukarno dan bahan-bahan propaganda dengan tulisan Merdeka yang terpampang di dinding (Geheugen van Nederland).

Meskipun tidak dalam keadaan utuh dan lengkap, bahkan beberapa di antaranya hanya terdiri dari beberapa berkas yang banyaknya juga tidak lebih dari 1 meter, sejumlah arsip dari masa revolusi masih dapat diselamatkan dan disimpan di Arsip Nasional RI. Di antara khasanah arsip dari kurun waktu 1945-1949 itu terdapat arsip-arsip dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Penerangan, Kementerian Perburuhan dan Sosial, Sekretariat Negara, Induk Administrasi Angkatan Darat, dan lain sebagainya. Bahwa tidak semua arsip itu utuh, terlihat pada jumlah lembarannya yang kurang genap yang ada di berkas, sedang adanya celah-celah pada keruntunan berkas menunjukkan tidak lengkapnya khasanah/kelompok arsip itu. Namun demikian masih dapat ditemukan sejumlah arsip yang merupakan bahan bukti dan kesaksian dari beberapa peristiwa dan tindak-kegiatan yang penting dalam perjalanan sejarah masa itu. Sebagai contoh misalnya, berkas-berkas peristiwa 3 Juli, kejadian-kejadian sekitar pemberontakan PKI/Madiun, laporan-laporan tentang daerah pendudukan, tentang pelaksanaan gencatan senjata, dan lain-lain, risalah pendek situasi ekonomi di Republik Indonesia sejak merdeka disertai Surat Pengantar dari Kementerian Kemakmuran tertanggal 14 Oktober 1947, Daftar Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 1947, Susunan Anggota BP-KNIP 1945-1947, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kelompok arsip-arsip masa revolusi yagn ada di Arsip Nasional telah dibuat Daftar atau Inventarisnya yang dapat membantu peneliti dalam menelusuri isi khasanah kelompok arsip masing-masing. Pada umumnya akses penggunaannya telah terbuka untuk umum, meskipun ada pula yang aksesnya terbatas dan diperlukan izin khusus dari pimpinan Arsip Nasional RI.

Di samping Arsip Nasional juga terdapat Badan-badan/Lembaga-lembaga yang menyimpan arsip masa revolusi, seperti Pusat Sejarah Militer/Angkatan Darat di Bandung yang menyimpan sejumlah arsip dan dokumentasi yang baik mengenai revolusi.

Penyimpanan arsip-arsip pemerintah yang ada pada perorangan pada umumnya berbaur dengan dokumen pribadi. Apalagi jika arsip itu memuat pertelaan tindak kegiatan individu yang bersangkutan sebagai pelaku atau peserta dalam peristiwa yang dianggapnya penting, sehingga tidak mengherankan apabila lalu tumbuh semacam keterkaitan emosional antara penyimpan dengan arsip itu.

Dalam usaha memperoleh kembali arsip-arsip itu kecuali landasan hukum diperlukan juga pengertian dan kesadaran akan pentingnya pelestarian arsip sebagai bahan bukti sejarah dan bahan pertanggungjawaban nasional bagi generasi yang akan datang, sehingga para penyimpan dan penguasa arsip itu mau menyerahkan arsipnya kembali kepada pemerintah. Hal lain yang menghambat usaha ini karena sulitnya untuk mengetahui dan melacak di mana dan oleh siapa arsip itu disimpan.

Berbagi langkah dan cara pendekatan kepada mereka yang diperkirakan menyimpan arsip dan dokumentasi pribadi ditempuh agar mereka itu rela menyerahkan koleksinya kepada Arsip Nasional RI.

Dengan demikian selain akan diperoleh kembali arsip-arsip pemerintah yang tersimpan tersebar pada perorangan, juga arsip/dokumn pribadi dari yang bersangkutan, ayang akan dapat mengisi celah-celah dan kekosongan pada khazanah arsip di Arsip nasional RI. Seperti misalnya arsip mengenai peristiwa 3 Juli yang berkas-berkasnya juga terdapat pada koleksi arsip Mr. Mohammad Yamin dan R.P. Soedarsono Reksodiprodjo dapat mengisi celah-celah dari khasanah yang telah tersimpan di Arsip Nasional RI. Kelompok himpunan radiogram yang disimpan oleh Mr. St. Mohammad Rasjid yang pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera menjabat sebagai menteri keamanan dan himpunan radiogram dari koleksi arsip Maladi yang ketika itu menjabat Menteri Penerangan dari pemerintah darurat Republik Indonesia di Jawa. Beberapa catatan tentang lahirnya, tugas dan perjuangan PDRI dari dokumentasi Teuku Moehammad Hasan dan Mr. Sjarifuddin Prawiranegara telah diserahkan kepada Arsip Nasional RI. Semua itu dapat mengisi kekosongan khasanah arsip/dokumen dari masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Gambaran tersebut memberikan petunjuk bahwa arsip-arsip PDRI ada pada perseorangan sedangkan PDRI sebagai lembaga tidak menyimpan berkas/dokumen yang diterima atau dihasilkannya.

Beberapa koleksi arsip/dokumen pribadi yagn memuat informasi mengenai masa 1945-1949 lain dari dr. Abdul Halim yang pernah menjabat sebagai anggota Badan Pekerja KNIP dan perdana menteri RI-Yogyakarta, Yahya Daniel Dharma (John Lie), L.N. Palar juru bicara Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Maladi (dalam bentuk mikrofilm), Mohammad Bondan, sekretaris CENKIM (Central Komite Indonesia Merdeka) di Brisbane, Australia, dan lain sebagainya. Akses pada arsip/dokumen koleksi pribadi ini pada umumnya terbuka, meskipun beberapa di antara masih diperlukan izin khusus.

Dengan pulihnya kembali hubungan Indonesia-Belanda, pada tahun 1968 ditandatangani persetujuan kerjasama kebudayaan antara kedua pemerintah. Kerjasama kebudayaan itu memberi peluang akan kemungkinan kerja sama di bdiang kearsipan, dan pada tahun 1971 mulai dijajaki dan dirintis kerja sama kearsipan antara Arsip Nasional RI dan Algemeen Rijksarchief. Kerja sama ini didasarkan pada kemanfaatan dan kepentingan bersama untuk saling melengkapi khasanah arsipnya masing-masing. Sebagai yang berlaku dalam melaksanakan kerja sama ini adalah asas asal arsip (principle of provenance) yang secara umum telah diakui dan diterima oleh masyarakat kearsipan.

Atas dasar asas itu maka apabila salah satu pihak menguasai arsip yang bukan berasal dari pihaknya, arsip tersebut akan dikembalikan kepada asalnya, yaitu pihak yang menghasilkan dan yang seharusnya menguasai dan menyimpan arsip itu.

Terhadap arsip-arsip kolonial, yaitu arsip-arsip yang dihasilkan oleh badan/lembaga dalma masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda, mengingat bahwa arsip-arsip tersebut menyangkut kepentingan bersama dan sejarah kedua bangsa, maka disepakati bahwa arsip-arsip itu merupakan warisan bersama (Joint Heritage) sehingga masing-masing pihak akan tetap menguasai arsip-arsip yang ada pada pihaknya, dengan ketentuan bahwa akses terhadap arsip itu terbuka bagi kedua belah pihak dan bahwa ada keleleluasaan bagi kedua belah pihak untuk melengkapi khasanah yang ada padanya. Selain itu bila terdapat duplikasi, salah satu lembar dari duplikat itu akan diserahkan kepada pihak yang memerlukannya.

Melalui kerja sama ini dapat diperolah kembali arsip-arsip yang dirampas oleh pihak Belanda. Kendala yang dihadapi adalah bahwa tidak semua arsip rampasan itu sudah ada di Algemeen Rijksarchief atau dalam wewenang Algemeen Rijksarchief. Sejumlah arsip telah diterima kembali oleh Arsip Nasional RI, tetapi jumlah itu rasanya belum seimbang dengan apa yang diperkirakan hilang terampas sewaktu kota Yogya diduduki oleh tentara Belanda. Masalahnya meamng tidak diketahui berapa dan apa saja yang hilang terampas dan siapa atau kesatuan tentara Belanda yang mengambilnya, dan karena itu juga sulit untuk mengetahui di mana arsip-arsip itu kemudian disimpan di negeri Belanda.

Apabila arsip-arsip sudah mencapai waktu terbuka akan lebih mudah untuk dilacak dan ditelusuri melalui Panduan Arsip, Daftar Arsip, Inventaris atau alat bantu temu kembali (finding aids) lainnya. Maka masih diperlukan usaha lanjutan untuk dapat menyusun daftar yang lengkap dari arsip-arsip rampasan itu beserta lokasi penyimpanannya, supaya tuntutan utnuk memperoleh kembali seluruh arsip itu dapat diajukan secara jelas dan nyata.

Melalui perwakilan Kerajaan Belanda di Indonesia pada tahun 1953 sejumlah besar arsip yang berasal dari badan-badan dan dinas-dinas pemerintahan NICA/Belanda di Indonesia diangkut ke Negeri Belanda. Sebagian besar dari arsip-arsip itu terdiri dari berkas-berkas penting dan/atau rahasia dari kurun waktu 1945-1949 dan banyak menyangkut tentang tindak kegiatan mereka di Indonesia. Di antara arsip-arsip itu terdapat berkas-berkas yagn berasal dari Algemeen Secretarie, Secretarie van de Luitenant Gouverneur-General, Department van Justitie, Regerings-voolichtingsdienst, Departement van Binnenlands Bestuur, Hoogerechtshof, Procereur Generaal dan dinas-dinas lain termasuk Archief van de Nederlandse Delegatie in de onderhandelingen met de Republiek Indonesia, 1947-1950. Tidak semua arsip Algemen Secretarie terangkut ke negeri Belanda; maka berdasarkan kesepakatan bersama dalam kerjasama tersebut arsip yang tertinggal di Indonesia tetap ada di Indonesia dan disimpan oleh Arsip Nasional RI. Karena arsip-arsip tersebut berasal dari satu sumber, maka untuk menjaga keutuhannya, masing-masing pihak memperoleh arsip-arsip yang ada pada pihak lain dalma bentuk mikro film dan inventarisasinya juga dilakukan bersama. Inventaris dari keseluruhan arsip Algemeene Secretarie ini tersedia di Arsip Nasional, sehingga memudahkan bagi mereka yang ingin menggunakannya. Pada prinsipnya sepanjang tidak menyangkut pribadi perorangan pihak Indonesia bisa mendapatkan akses untuk arsip-arsip asal masa pemerintahan NICA/Belanda di Indonesia itu. Dalam rangka ini Arsip Nasional RI telah menerima mikro film dari arsip delegasi Belanda pada perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia, arsip koleksi pribadi dari D.C. Buurman van Vreeden (Kepala Staf dan Panglima Tentara Belanda di Indonesia), S.H. Spoor, Dr. H.H. van Mook dan lain-lain, sedang arsip pribadi dari Dr. J.H. van Royen dalam kedudukannya sebagai Ketua Delegasi Belanda terdapat dalam arsip Delegasi Belanda di atas. Arsip Nasional RI juga menerima duplikat dari arsip NEFI (Netherlands Forces Intelligence Service) berupa laporan-laporan harian/mingguan, telegram/berita kawat yang antara lain juga terdapat berita/radiogram pemerintah Republik Indonesia yang disadap oleh Belanda.

Lt. Gouverneur Van Mook di halaman Istana Merdeka tahun 1947. (Geheugen van Nederland)

Arsip militer Belanda di Indoesia umumnya disimpan di Centraal Archievendepot Ministrie van Defensie di Den Haag. Belum banyak diketahui mengenai arsip ini, khususnya yang berkenan dengan aksesnya, namun Dr. MPH Groen telah menggunakan untuk penyusunan disertasinya yang berjudul “MARSROUTES EN DWAALSPOREN. Het Nederlands Strategisch beleid in Indonesie, 1945-1950”.

Arsip pemerintah Belanda yang banyak kaitannya dengan Indonesia dari kurun waktu 1945-1949 terdapat pada arsip Ministerie van Overzee Gebiedsdeelen (MINOG) yang sekarang tersimpan di Algemeen Rijksarchief di Den Haag. Selain itu tentunya terdapat juga pada arsip-arsip Ministeries van Oorlog, van Marine dan Buitenlandse Zaken.[2]

Dokumen-dokumen mengenai hubungan Indonesia-Belanda dari kurun waktu 1945-1950 telah diterbitkan oleh Rijks Geschiedkundige Publicatien dalam suatu seri penerbitan dengan judul Officiele Bescheiden de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950, dan yang sudah sampai dengan 28 Februari 1949.

Dengan berhasil diangkatnya perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya menjadi masalah internasional, maka selain di Negeri Belanda, bahan-bahan mengenai masa revolusi dan perang kemerdekaan terdapat pula di arsip negara-negara yang terlibat dalam usaha penyelesaiannya, seperti Inggris, Australia, Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkenaan dengan masalah tersebut telah diperoleh oleh Arsip Nasional dalam bentuk mikro film.

Akses terhadap arsip-arsip tersebut di atas pada waktu ini kiranya bisa lebih mudah didapatkan, karena pada umumnya anjuran tenggang waktu tiga puluh tahun untuk pembukaan arsip yang dilancarkan oleh International Council on Archives telah secara umum diterima dan diberlakukan. Perkecualian atau restriksi di sana-sini tentu ada tetapi kelangkaan bahan kiranya tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan bahan-bahan kearsipan sebagai sumber dalam penelitian dan penulisan sejarah masa revolusi.

(Diterbitkan ulang dari Jurnal Sejarah, Vol. 5/1993 .  Versi PDF ).

 

[1] Keterangan tersebut diperoleh penulis ketika menghadap Sri Sultan Hamengku Buwana IX di kantornya di Jalan Prapatan, Jakarta.

[2] Lihat juga F.G.P Jaquet, “Dutch archive material relating to the history of Asia from 1796-1949” dalam Southeast Asia Archives, vol. 8, 1975.