Peluncuran dan Diskusi Buku

 

 

Nusantara memiliki sejarah panjang dalam bidang sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, meski usia Indonesia sebagai sebuah negara baru menginjak tahun ke-72.

Buku The Medical Journal of the Dutch Indies dan Desawarnana: Saduran Kakawin Negarakertagama untuk Bacaan Remaja merekam dua masa yang berbeda dalam sejarah Indonesia. Oleh sebab itu, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia, Perpustakaan Nasional dan Komunitas Bambu berupaya membahas kedua buku tersebut dan menempatkannya dalam konteks yang relevan bagi Indonesia di masa kini, melalui diskusi yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal      : Kamis, 16 November 2017

Waktu               : 10.00-15.00 WIB

Tempat             : Auditorium Lt. 2 Perpustakaan Nasional RI,

    Jalan Medan Merdeka No.11 Jakarta

Narasumber:

The Medical Journal of the Dutch Indies

  1. Sjamsuhidajat Ronokusumo (Komisi Ilmu Kedokteran AIPI)
  2. Hans Pols (University of Sydney)
  3. Gani Ahmad Jaelani (Universitas Padjajaran)
  4. Ravando Lie, M.A (Universitas Gadjah Mada)

Desawarnana: Saduran Kakawin Negarakertagama untuk Bacaan Remaja

  1. Mien A. Rivai (Penyadur, Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar AIPI)
  2. Toeti Heraty (Komisi Kebudayaan AIPI)
  3. Bambang Hidayat (Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar AIPI)
  4. Hasan Djafar (Universitas Indonesia)

RSVP: bit.ly/medicaljournal-desawarnana

 

Narahubung:

Anggrita (081280741074/info@aipi.or.id)

***

The Medical Journal of the Dutch Indies 1852-1942. A Platform for Medical Research membahas perkembangan dunia kedoteran pada masa kolonial, saat Indonesia masih bernama Hindia-Belanda. Buku ini menggunakan menggunakan Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (GTNI) sebagai sumber utama, yaitu jurnal kedokteran tertua di Hindia-Belanda yang terbit terkala sepanjang 1852-1942. Membahas berbagai isu kesehatan di Hindia Belanda, termasuk pola penyebaran penyakit, wabah penyakit berikut pencegahan dan penangannya, hingga perilaku para dokter di masa itu, GTNI merupakan sumber penting bagi penelitian tentang sejarah kedokteran serta sejarah Hindia Belanda.

Desawarnana: Saduran Kakawin Negarakertagama untuk Bacaan Remaja merupakan saduran dari karya mahsyur Mpu Prapanca yang menggambarkan pola dan corak kehidupan sosial, budaya, serta peradaban masyarakat Jawa abad XIV. Keterangan bergaya jurnalistik tersebut menggambarkan sejarah mengenai kelahiran raja, kehidupan istana, dan mitos-mitos yang dikemas menjadi kesatuan kisah yang menarik. Kakawin ini telah resmi masuk dalam daftar karya Memory of the World yang dikeluarkan UNESCO. Buku ini berupaya membuat kakawin tersebut menjadi lebih mudah dicerna dan dipelajari oleh generasi muda yang sedang mempelajari sejarah.

 

 

 

 

Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pendidikan, dan Penerangan ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1990. 778 hlm. Bibliografi, Indeks, Foto.


 

Biografi adalah prisma Sejarah, demikian pernah dikatakan. Dan ini berlaku bagi biografi Bung Hatta.

Lahir di Bukittinggi (12 Agustus 1902), meninggal di Jakarta (14 Maret 1980), masa hidupnya 78 tahun, berada di dalam masa transisi masyarakat Indonesia.

Penulis biografi karena itu membagi hidup Bung Hatta dalam tahapan sesuai dengan perubahan masyarakat Indonesia yang umum telah diterima sebagai masa pergerakan kebangsaan (1900-1942), masa pendudukan militer Jepang (1942-1945), masa revolusi (1945-1949), masa demokrasi parlementer (1950-1957), masa Demokrasi Terpimpin (1957-1966) dan masa Orde Baru (1966-sampai watnya pada tahun 1980).

Masa transisi masyarakat Indonesia menentukan corak pemikiran dan kegiatan Bung Hatta. Banyak yang dituangkan dalam bentuk tulisan, terutama di masa Perhimpunan Indonesia, tentang perjuangan dan gagasan Indonesia Merdeka, Kebangsaan Indonesia, Sosialisme, Tata Susunan Ekonomi Dunia, Politik Kolonial, Kerja Sama Internasional Bangsa-bangsa Terjajah, Koperasi dan pembangunan Ekonomi, Kedaulatan Rakyat (Demokrasi), tentang Moral dan Etika Agama Islam dalam rangka pelaksanaan Dasar Negara: Pancasila. Ini dipertahankan dnegan teguh selama hidupnya, membuat Bung Hatta bagian dari “Jiwa bangsa”.

Bung Hatta giat dalam organisasi pemuda, pemimpin muda, pemimpin partai politik, redaksi media massa, penulis buku, pemimpin badan tertinggi pemerintahan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri (merangkap Menteri).

Membicarakan Hatta, tanpa menyinggung Soekarno, dua Proklamator Kemerdekaan, tetap saja memukau. Di tengah gejolak perjuangan mereka berdua, ibarat dua mata bangsa dengan kepribadian yang berbeda. Kontroversial dalam pandangan politiknya, tetapi konvergen dalam usaha persatuan dan penyatuan bangsa. Sampai titik tertentu, ketika konvergensi pemikiran dan kegiatan mereka hampir sempurna, mereka berpisah jalan. Banyak yang menyesali kejadian itu, tetapi banyak pula yang mendapat hikmah untuk meneruskan pemikiran-pemikiran yang positif dan belum selesai. Itulah garis perkembangan dialektik, tidak berhenti pada satu titik, tetapi mengembangkan pemikiran dan kegiatan dalam kondisi baru menuju masa depan.

Banyak pengalaman, suka dan duka, puas dan kecewa, dipuji dan dicaci (oleh PKI), menjadi ciri masa jabatannya itu. Ternyata banyak keputusan Presiden Soekarno tidak sejalan dengan pendapat politiknya, bahkan sering ia dihadapkan dengan keputusan politik yang harus diterima sebagai kenyataan begitu saja, dan ia harus ikut bertanggung jawab sebagai anggota pucuk pimpinan negara. Ia memilih waktu yang tepat, yaitu selesainya Pemilihan Umum Pertama, dengan terbentuknya DPR hasil Pemilihan Umum, dan telah tersusunnya Konstituante, untuk mengundurkan diri. 1 Desember 1956 dalam usia 54 tahun, Bung Hatta resmi berhenti sebagai Wakil Presiden RI, dengan masa jabatan sebelas tahun.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, dan awal Orde Baru, dapat diamati sikap laku Bung Hatta sebagai warganegara biasa. Walaupun ia menjadi sorotan mereka yang mencela sikapnya, tetapi banyak yang masih mengharapkan Bung Hatta tampil lagi dalam pimpinan bangsa.

Ia tetap menulis dalam media massa, menyatakan pendapatnya tentang kehidupan dan perubahan politik dengan tenang, tegar, dan rasionalitas yang tetap dipertahankan sebagai ciri utama pemikirannya. Ia tetap memberi kuliah di Universitas Gadjah Mada, di sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, dan ceramah-ceramah lain, yang intinya ialah uraian tentang Pancasila dan anjuran tanggung jawab moral kaum inteligensia.Pada tahun 1957, ia telah berkata dasar moral dan etika dalam membela masyarakat kecil, yang bukan hanya sangat tajam dan nyeri pada masanya, akan tetapi juga sebagai peringatan kepada pejuang idealis di masa berikutnya. Ketika perubahan begitu besar dan cepat terjadi, ketika gagasan dan pemikiran politik masa perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur belum terwujud.

Kesulitan Bung Hatta dan ketegarannya mengungkapkan pendapatnya kini menjadi jelas setelah surat-suratnya terbuka, yang sebelumnya tentu tertutup. Ini menambah bobot moral dan etika Bung Hata. Sekarang ini pembaca biografi Bung Hatta dapat mengikuti pikiran dan pemikiran kritisnya yang bertanggung jawab sebagai warganegara, khususnya yang diangkat dari surat-surat pribadinya antara tahun 1966-1980.

Buku setelah 778 halaman ini terasa belum lengkap. Ada celah-cela yang mesti dijelaskan berdasarkan dokumen, dan pendapat dari mereka (sejauh ini mungkin dapat dicapai oleh penulis) yang dikritik Bung Hatta. Oleh karena itu kesimpulan penyusun biografi, bukanlah penutup utuh, ia merupakan pembuka bagi diskusi-diskusi dan penelitian lanjut tentang tokoh proklamator pemimpin, dan warga negara yang bertanggung jawab itu. Terlepas dari itu, ini adalah sebuah buku yang perlu dibaca dalam suasana 45 tahun Bangsa Indonesia Merdeka. (Abdurrachman Surjomihardjo).

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsip dan Sejarah Masa Revolusi

Sukarno berpidato di depan rapat Komite Nasional Indonesia Poesat (KNIP), 1947. (Geheugen van Nederland).

 

Soemartini  – Arsip Nasional Republik Indonesia

Masa perang kemerdekaan (1945-1949) yang penuh dengan gejolak sosial dan politik, perjuangan bersenjata dan diplomasi sering disebut sebagai masa revolusi. Masa yang sarat dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian yang diwarnai dengan berbagai perubahan yang serba cepat dan kompleks itu merupakan kurun waktu yang sangat menantang untuk dipelajari, dikaji, dan dikisahkan kembali.

Namun, pergolakan dan pertempuran-pertempuran telah mengakibatkan pula hilangnya banyak bahan yang diperlukan untuk penelitian dan penulisan sejarah masa itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika perpindahan ibukota dan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, sejumlah arsip tidak terbawa serta. Berkas-berkas masa awal revolusi terpaksa ditinggalkan di kantor-kantor di Jakarta dan dengan didudukinya gedung kantor itu kemudian oleh NICA, berkas-berkas itu jatuh pula ke tangan mereka. Kemungkinan lain juga ada pula sejumlah berkas yang “diselamatkan dan diamankan” oleh perorangan, pejabat, ataupun pegawai dengan maksud agar jangan sampai disita oleh lawan dan lalu disimpan di rumahnya. Hanya sayangnya, para “penyelamat” ini kemudian lupa untuk mengembalikan berkas-berkas pemerintah yang disimpannya itu kepada pemiliknya, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Bahkan tidak jarang yang kemudian malahan menganggapnya sebagai milik dan menjadikannya sebagai bagian dari koleksi pribadinya.

Birokrasi dan administrasi pemerintah yang pada waktu itu belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya ikut pula mempengaruhi ketidakutuhan dan hilangnya bahan-bahan itu.

Peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi, perlawanan dan pertempuran menghadapi aksi-aksi militer Belanda, gejolak sosial dan politik baik di daerah maupun di pusat yang menyertai pertumbuhan dan perkembangan negara yang masih muda menjadikan orang lebih memusatkan perhatian dan pikiran kepada usaha bagaimana memenangkan perang dan mempertahankan kemerdekaan serta penyelesaian pertikaian yang terjadi sesama kita daripada kegiatan yang sifatnya administratif, seperti pengurusan dan penyimpann berkas dan dokumen yang dihasilkannya. Apabila tujuan telah tercapai, persoalan dan urusan telah diselesaikan, selesai pula perhatian orang terhadap catatan dan rekaman tentang segala masalah dan peristiwa itu. Tidak terlintas dalam benak mereka, bahwa apabila bahan-bahan itu dirawat dan disimpan akan menjadi arsip yang bisa digunakan sebagai bukti dan kesaksian dari segala tindak kegiatan yang dilakukan. Masalah pengarsipan memang belum merupakan kebiasaan yang mendasar dalam kehidupan sebagian besar bangsa kita, sehingga sejumlah arsip menjadi hilang dan/atau disimpan oleh pihak lain sebagai miliknya.

Bukannya tidak mustahil bahwa ada dokumen-dokumen yang memang dengan sengaja dimusnahkan. Dalam waktu pertempuran dapat berlaku pertimbangan, bahwa lebih baik berkas dan arsip-arsip itu musnah daripada jatuh ke tangan musuh. Bahwasanya arsip memang menjadi sasaran serbuan Belanda terbukti dari tindakan tentara Belanda ketika melancarkan serangan terhadap ibukota Republik Indonesia di Yogya. Gedung kantor terutama dari badan-badan kementrian yang penting dan strategis diobrak-abrik dan sejumlah arsip dirampas, bahkan rancangan skripsi Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang belum sempat diajukan untuk ujian doktornya, karena keburu dipanggil pulang oleh ayahandannya, ikut pula hilang akibat ulah tentara Belanda yang mengobrak-abrik kantor-kantor yang bertempat di lingkungan Kepatihan Yogyakarta.[1]

Hal-hal tersebut itu telah mengakibatkan ketidakutuhan arsip masa revolusi dan menyebabkan kelangkaan sumber yang bisa menghambat penelitian dan penulisan sejarahnya. Oleh karena itu perlu usaha untuk menyelamatkan apa yang masih tertinggal dan mendapatkan kembali arsip yang dirampas Belanda dan yang ada pada perorangan.

Suasana di hotel Republik, Kota Lumajang, setelah direbut Brigade Marinir Belanda pada 22 Juli 1947. Perhatikan foto Sukarno dan bahan-bahan propaganda dengan tulisan Merdeka yang terpampang di dinding (Geheugen van Nederland).

Meskipun tidak dalam keadaan utuh dan lengkap, bahkan beberapa di antaranya hanya terdiri dari beberapa berkas yang banyaknya juga tidak lebih dari 1 meter, sejumlah arsip dari masa revolusi masih dapat diselamatkan dan disimpan di Arsip Nasional RI. Di antara khasanah arsip dari kurun waktu 1945-1949 itu terdapat arsip-arsip dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Penerangan, Kementerian Perburuhan dan Sosial, Sekretariat Negara, Induk Administrasi Angkatan Darat, dan lain sebagainya. Bahwa tidak semua arsip itu utuh, terlihat pada jumlah lembarannya yang kurang genap yang ada di berkas, sedang adanya celah-celah pada keruntunan berkas menunjukkan tidak lengkapnya khasanah/kelompok arsip itu. Namun demikian masih dapat ditemukan sejumlah arsip yang merupakan bahan bukti dan kesaksian dari beberapa peristiwa dan tindak-kegiatan yang penting dalam perjalanan sejarah masa itu. Sebagai contoh misalnya, berkas-berkas peristiwa 3 Juli, kejadian-kejadian sekitar pemberontakan PKI/Madiun, laporan-laporan tentang daerah pendudukan, tentang pelaksanaan gencatan senjata, dan lain-lain, risalah pendek situasi ekonomi di Republik Indonesia sejak merdeka disertai Surat Pengantar dari Kementerian Kemakmuran tertanggal 14 Oktober 1947, Daftar Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 1947, Susunan Anggota BP-KNIP 1945-1947, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kelompok arsip-arsip masa revolusi yagn ada di Arsip Nasional telah dibuat Daftar atau Inventarisnya yang dapat membantu peneliti dalam menelusuri isi khasanah kelompok arsip masing-masing. Pada umumnya akses penggunaannya telah terbuka untuk umum, meskipun ada pula yang aksesnya terbatas dan diperlukan izin khusus dari pimpinan Arsip Nasional RI.

Di samping Arsip Nasional juga terdapat Badan-badan/Lembaga-lembaga yang menyimpan arsip masa revolusi, seperti Pusat Sejarah Militer/Angkatan Darat di Bandung yang menyimpan sejumlah arsip dan dokumentasi yang baik mengenai revolusi.

Penyimpanan arsip-arsip pemerintah yang ada pada perorangan pada umumnya berbaur dengan dokumen pribadi. Apalagi jika arsip itu memuat pertelaan tindak kegiatan individu yang bersangkutan sebagai pelaku atau peserta dalam peristiwa yang dianggapnya penting, sehingga tidak mengherankan apabila lalu tumbuh semacam keterkaitan emosional antara penyimpan dengan arsip itu.

Dalam usaha memperoleh kembali arsip-arsip itu kecuali landasan hukum diperlukan juga pengertian dan kesadaran akan pentingnya pelestarian arsip sebagai bahan bukti sejarah dan bahan pertanggungjawaban nasional bagi generasi yang akan datang, sehingga para penyimpan dan penguasa arsip itu mau menyerahkan arsipnya kembali kepada pemerintah. Hal lain yang menghambat usaha ini karena sulitnya untuk mengetahui dan melacak di mana dan oleh siapa arsip itu disimpan.

Berbagi langkah dan cara pendekatan kepada mereka yang diperkirakan menyimpan arsip dan dokumentasi pribadi ditempuh agar mereka itu rela menyerahkan koleksinya kepada Arsip Nasional RI.

Dengan demikian selain akan diperoleh kembali arsip-arsip pemerintah yang tersimpan tersebar pada perorangan, juga arsip/dokumn pribadi dari yang bersangkutan, ayang akan dapat mengisi celah-celah dan kekosongan pada khazanah arsip di Arsip nasional RI. Seperti misalnya arsip mengenai peristiwa 3 Juli yang berkas-berkasnya juga terdapat pada koleksi arsip Mr. Mohammad Yamin dan R.P. Soedarsono Reksodiprodjo dapat mengisi celah-celah dari khasanah yang telah tersimpan di Arsip Nasional RI. Kelompok himpunan radiogram yang disimpan oleh Mr. St. Mohammad Rasjid yang pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera menjabat sebagai menteri keamanan dan himpunan radiogram dari koleksi arsip Maladi yang ketika itu menjabat Menteri Penerangan dari pemerintah darurat Republik Indonesia di Jawa. Beberapa catatan tentang lahirnya, tugas dan perjuangan PDRI dari dokumentasi Teuku Moehammad Hasan dan Mr. Sjarifuddin Prawiranegara telah diserahkan kepada Arsip Nasional RI. Semua itu dapat mengisi kekosongan khasanah arsip/dokumen dari masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Gambaran tersebut memberikan petunjuk bahwa arsip-arsip PDRI ada pada perseorangan sedangkan PDRI sebagai lembaga tidak menyimpan berkas/dokumen yang diterima atau dihasilkannya.

Beberapa koleksi arsip/dokumen pribadi yagn memuat informasi mengenai masa 1945-1949 lain dari dr. Abdul Halim yang pernah menjabat sebagai anggota Badan Pekerja KNIP dan perdana menteri RI-Yogyakarta, Yahya Daniel Dharma (John Lie), L.N. Palar juru bicara Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Maladi (dalam bentuk mikrofilm), Mohammad Bondan, sekretaris CENKIM (Central Komite Indonesia Merdeka) di Brisbane, Australia, dan lain sebagainya. Akses pada arsip/dokumen koleksi pribadi ini pada umumnya terbuka, meskipun beberapa di antara masih diperlukan izin khusus.

Dengan pulihnya kembali hubungan Indonesia-Belanda, pada tahun 1968 ditandatangani persetujuan kerjasama kebudayaan antara kedua pemerintah. Kerjasama kebudayaan itu memberi peluang akan kemungkinan kerja sama di bdiang kearsipan, dan pada tahun 1971 mulai dijajaki dan dirintis kerja sama kearsipan antara Arsip Nasional RI dan Algemeen Rijksarchief. Kerja sama ini didasarkan pada kemanfaatan dan kepentingan bersama untuk saling melengkapi khasanah arsipnya masing-masing. Sebagai yang berlaku dalam melaksanakan kerja sama ini adalah asas asal arsip (principle of provenance) yang secara umum telah diakui dan diterima oleh masyarakat kearsipan.

Atas dasar asas itu maka apabila salah satu pihak menguasai arsip yang bukan berasal dari pihaknya, arsip tersebut akan dikembalikan kepada asalnya, yaitu pihak yang menghasilkan dan yang seharusnya menguasai dan menyimpan arsip itu.

Terhadap arsip-arsip kolonial, yaitu arsip-arsip yang dihasilkan oleh badan/lembaga dalma masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda, mengingat bahwa arsip-arsip tersebut menyangkut kepentingan bersama dan sejarah kedua bangsa, maka disepakati bahwa arsip-arsip itu merupakan warisan bersama (Joint Heritage) sehingga masing-masing pihak akan tetap menguasai arsip-arsip yang ada pada pihaknya, dengan ketentuan bahwa akses terhadap arsip itu terbuka bagi kedua belah pihak dan bahwa ada keleleluasaan bagi kedua belah pihak untuk melengkapi khasanah yang ada padanya. Selain itu bila terdapat duplikasi, salah satu lembar dari duplikat itu akan diserahkan kepada pihak yang memerlukannya.

Melalui kerja sama ini dapat diperolah kembali arsip-arsip yang dirampas oleh pihak Belanda. Kendala yang dihadapi adalah bahwa tidak semua arsip rampasan itu sudah ada di Algemeen Rijksarchief atau dalam wewenang Algemeen Rijksarchief. Sejumlah arsip telah diterima kembali oleh Arsip Nasional RI, tetapi jumlah itu rasanya belum seimbang dengan apa yang diperkirakan hilang terampas sewaktu kota Yogya diduduki oleh tentara Belanda. Masalahnya meamng tidak diketahui berapa dan apa saja yang hilang terampas dan siapa atau kesatuan tentara Belanda yang mengambilnya, dan karena itu juga sulit untuk mengetahui di mana arsip-arsip itu kemudian disimpan di negeri Belanda.

Apabila arsip-arsip sudah mencapai waktu terbuka akan lebih mudah untuk dilacak dan ditelusuri melalui Panduan Arsip, Daftar Arsip, Inventaris atau alat bantu temu kembali (finding aids) lainnya. Maka masih diperlukan usaha lanjutan untuk dapat menyusun daftar yang lengkap dari arsip-arsip rampasan itu beserta lokasi penyimpanannya, supaya tuntutan utnuk memperoleh kembali seluruh arsip itu dapat diajukan secara jelas dan nyata.

Melalui perwakilan Kerajaan Belanda di Indonesia pada tahun 1953 sejumlah besar arsip yang berasal dari badan-badan dan dinas-dinas pemerintahan NICA/Belanda di Indonesia diangkut ke Negeri Belanda. Sebagian besar dari arsip-arsip itu terdiri dari berkas-berkas penting dan/atau rahasia dari kurun waktu 1945-1949 dan banyak menyangkut tentang tindak kegiatan mereka di Indonesia. Di antara arsip-arsip itu terdapat berkas-berkas yagn berasal dari Algemeen Secretarie, Secretarie van de Luitenant Gouverneur-General, Department van Justitie, Regerings-voolichtingsdienst, Departement van Binnenlands Bestuur, Hoogerechtshof, Procereur Generaal dan dinas-dinas lain termasuk Archief van de Nederlandse Delegatie in de onderhandelingen met de Republiek Indonesia, 1947-1950. Tidak semua arsip Algemen Secretarie terangkut ke negeri Belanda; maka berdasarkan kesepakatan bersama dalam kerjasama tersebut arsip yang tertinggal di Indonesia tetap ada di Indonesia dan disimpan oleh Arsip Nasional RI. Karena arsip-arsip tersebut berasal dari satu sumber, maka untuk menjaga keutuhannya, masing-masing pihak memperoleh arsip-arsip yang ada pada pihak lain dalma bentuk mikro film dan inventarisasinya juga dilakukan bersama. Inventaris dari keseluruhan arsip Algemeene Secretarie ini tersedia di Arsip Nasional, sehingga memudahkan bagi mereka yang ingin menggunakannya. Pada prinsipnya sepanjang tidak menyangkut pribadi perorangan pihak Indonesia bisa mendapatkan akses untuk arsip-arsip asal masa pemerintahan NICA/Belanda di Indonesia itu. Dalam rangka ini Arsip Nasional RI telah menerima mikro film dari arsip delegasi Belanda pada perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia, arsip koleksi pribadi dari D.C. Buurman van Vreeden (Kepala Staf dan Panglima Tentara Belanda di Indonesia), S.H. Spoor, Dr. H.H. van Mook dan lain-lain, sedang arsip pribadi dari Dr. J.H. van Royen dalam kedudukannya sebagai Ketua Delegasi Belanda terdapat dalam arsip Delegasi Belanda di atas. Arsip Nasional RI juga menerima duplikat dari arsip NEFI (Netherlands Forces Intelligence Service) berupa laporan-laporan harian/mingguan, telegram/berita kawat yang antara lain juga terdapat berita/radiogram pemerintah Republik Indonesia yang disadap oleh Belanda.

Lt. Gouverneur Van Mook di halaman Istana Merdeka tahun 1947. (Geheugen van Nederland)

Arsip militer Belanda di Indoesia umumnya disimpan di Centraal Archievendepot Ministrie van Defensie di Den Haag. Belum banyak diketahui mengenai arsip ini, khususnya yang berkenan dengan aksesnya, namun Dr. MPH Groen telah menggunakan untuk penyusunan disertasinya yang berjudul “MARSROUTES EN DWAALSPOREN. Het Nederlands Strategisch beleid in Indonesie, 1945-1950”.

 

 

Arsip pemerintah Belanda yang banyak kaitannya dengan Indonesia dari kurun waktu 1945-1949 terdapat pada arsip Ministerie van Overzee Gebiedsdeelen (MINOG) yang sekarang tersimpan di Algemeen Rijksarchief di Den Haag. Selain itu tentunya terdapat juga pada arsip-arsip Ministeries van Oorlog, van Marine dan Buitenlandse Zaken.[2]

Dokumen-dokumen mengenai hubungan Indonesia-Belanda dari kurun waktu 1945-1950 telah diterbitkan oleh Rijks Geschiedkundige Publicatien dalam suatu seri penerbitan dengan judul Officiele Bescheiden de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950, dan yang sudah sampai dengan 28 Februari 1949.

Dengan berhasil diangkatnya perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya menjadi masalah internasional, maka selain di Negeri Belanda, bahan-bahan mengenai masa revolusi dan perang kemerdekaan terdapat pula di arsip negara-negara yang terlibat dalam usaha penyelesaiannya, seperti Inggris, Australia, Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkenaan dengan masalah tersebut telah diperoleh oleh Arsip Nasional dalam bentuk mikro film.

Akses terhadap arsip-arsip tersebut di atas pada waktu ini kiranya bisa lebih mudah didapatkan, karena pada umumnya anjuran tenggang waktu tiga puluh tahun untuk pembukaan arsip yang dilancarkan oleh International Council on Archives telah secara umum diterima dan diberlakukan. Perkecualian atau restriksi di sana-sini tentu ada tetapi kelangkaan bahan kiranya tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan bahan-bahan kearsipan sebagai sumber dalam penelitian dan penulisan sejarah masa revolusi.

(Diterbitkan ulang dari Jurnal Sejarah, Vol. 5/1993 .  Versi PDF ).

 

 

[1] Keterangan tersebut diperoleh penulis ketika menghadap Sri Sultan Hamengku Buwana IX di kantornya di Jalan Prapatan, Jakarta.

[2] Lihat juga F.G.P Jaquet, “Dutch archive material relating to the history of Asia from 1796-1949” dalam Southeast Asia Archives, vol. 8, 1975.

Sejarah Seharusnya Menjadi Inspirasi Memanfaatkan Peluang

Jurnal Sejarah. Vol. 1(1), 2017. © Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia. DOI 10.26639/js.v1i1.59

Sumber: Tempo.co

Professor Robert Cribb adalah nama yang cukup dikenal dalam kajian sejarah Indonesia modern. Sampai sekarang, ia melakoni pekerjaannya sebagai pengajar di Departemen Ilmu Politik dan Perubahan Sosial, Corral Bell School of Asia-Pacific Affairs, Australian National University. Fokus utama yang menjadi perhatiannya dalam profesi sebagai sejarawan adalah sejarah Indonesia modern, kekerasan massal, identitas nasiona, dan geografi sejarah.

Selain mengajar,  penelitian terbarunya membahas tentang kejahatan perang militer Jepang dalam periode Perang Pasifik (1941-1945). Kegiatan penelitian  itu memberinya inspirasi meninjau kembali peristiwa kekerasan antikomunis yang pernah menjadi perhatiannya dalam buku yang terbit pada dekade awal 1990, The Indonesian Killings of 1965-1966. Studies from Java and Bali (1990). “Saya ingin lebih memahami kekerasan 1965 melalui pendekatan yang saya dapatkan saat meneliti kejahatan perang Jepang”. Tidak lama setelah karya itu terbit, pada 1991 karya disertasi yang dibuatnya pada 1984 di School of Oriental and African Studies (SOA) terbit dengan judul Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949 (1991).

REDAKSI JURNAL SEJARAH: Mengenang kembali masa lalu sebagai mahasiswa sejarah, alasan apa yang menyebabkan Anda tertarik pada sejarah Indonesia dan revolusi Indonesia sebagai topik disertasi?

ROBERT CRIBB: Saya memilih Indonesia pada saat akhir studi di sekolah menengah atas. Ada suatu waktu ketika masa sekolah menengah atas saya bersama keluarga mengadakan studi wisata ke Jawa dan Bali, lalu menjadikannya sebagai karya tulis dalam pelajaran sejarah modern.

Saya sangat menyukai karir dalam bidang sejarah. Menurut saya Indonesia sangat menarik dan relevan bagi Australia (selain itu saya bisa mendapat pekerjaan karenanya). Guru sekolah menengah saya kebetulan mengambil studi S-2 bidang sejarah. Ia terkesan dengan kelas Chris Penders (ahli sejarah Indonesia) yang mengajar di Universitas Queensland. Begitulah awal mula ketertarikan saya terhadap sejarah Indonesia.

Saya masih ingat pernah membeli buku bekas karya Herb Feith, Decline of constitutional democracy in Indonesia, seharga 5 dollar. Itu buku serius pertama yang saya miliki tentang Indonesia.

Pilihan saya melakukan studi tentang Revolusi Indonesia karena saya merasa terkesan dengan pandangan para pemimpin generasi tersebut tentang cita-cita meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia yang layak dan sejahtera. Selain itu, saya juga terkesan dengan kecerdasan para pemimpin dalam merencanakan strategi menghadapi Belanda. Saya melihatnya sebagai momen menarik ketika manusia mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik bagi kehidupan mereka.

REDAKSI: Dengan cara seperti apa revolusi Agustus masih memiliki relevansi terhadap kehidupan politik kontemporer Indonesia?

CRIBB: Revolusi Indonesia adalah sebuah sarana mencapai tujuan: Ia adalah upaya meningkatkan martabat manusia yang tidak mungkin tercapai di bawah sistem kolonial, dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar dibanding apa yang bisa diberikan sistem kolonialisme. Revolusi Indonesia berhasil mencapai tujuan-tujuan tersebut, meski kita melihat berbagai kekurangan yang terjadi sejak 1945. Menurut saya mengingat kembali tujuan-tujuan tersebut jauh lebih penting dibanding sekedar glorifikasi bangsa.

REDAKSI: Ras dan Agama adalah topik panas dalam politik Indonesia sekarang. Apakah ini sekedar fenomena kontemporer atau memiliki akar sejarah lama?

CRIBB: Konflik-konflik keagamaan di Indonesia telah muncul sejak kedatangan Islam (dan kemudian Kristen) di wilayah kepulauan ini. Keduanya adalah agama misionaris dengan hasrat kuat menyebarkan agama dan mengubah keyakinan orang. Para pengikutnya tidak segan menggunakan kekerasan untuk melindungi keyakinan dan memajukan penyebaran ajaran mereka. Sudah pasti terdapat juga tradisi toleransi yang kuat di Islam dan Kristen (seperti juga tradisi-tradisi lama yang memandang agama sebagai urusan masing-masing). Sikap ini mengurangi tingkat ketegangan konflik agama dari waktu ke waktu. Ringkasnya, masyarakat Indonesia memiliki sumber untuk pada saat bersamaan menciptakan konflik dan membangun toleransi keagamaan. Bagaimana semua itu berkembang tergantung kemampuan pemimpin dalam mengatasi masalah tersebut.

Rasisme doktriner (dalam pengertian bahwa unsur genetik menentukan kemampuan dan kepribadian seseorang) di Indonesia sesungguhnya tidak memiliki akar kuat. Antagonisme etnis (yang berfokus pada perbedaan budaya) menjadi kuat paling tidak sejak periode kolonial. Pengetahuan kita tentang sejauh mana masyarakat prakolonial menempatkan identitas etnis dalam kehidupan mereka masih terlalu sedikit, tetapi dengan memperhatikan apa yang kita ketahui dalam kecenderungan global saat itu, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang Indonesia telah menyadari konsepsi perbedaan etnis itu sejak abad ke-13. KebijakanBelanda terkait klasifikasi etnis, yang memisahkan Eropa, Timur Asing dan Pribumi, hanya semakin mengukuhkan (kesadaran) perbedaan etnis tersebut, tetapi tidak menciptakannya. Kita bisa melihat dari tempat lainnya (Rwanda dan Timor Leste) bahwa antagonisme etnis bahkan bisa dibentuk dan hadir tanpa latar belakang kuat. Jadi, jawabannya adalah antagonisme etnis di Indonesia mungkin sudah cukup tua, tetapi kontur khusus antagonisme yang muncul senantiasa berubah.

REDAKSI: Dengan melihat pengalaman Revolusi Agustus, apakah Anda memandang kemungkinan sejenis revolusi baru di abad ke-21?

CRIBB: Tidak. Revolusi Agustus adalah revolusi antikolonial. Ia terjadi pada saat gelombang sejarah bergerak dalam semangat zaman yang mendukung akhir kolonialisme. Revolusi adalah sebuah perubahan radikal. Orang melakukannya karena ada desakan kuat bahwa satu pilihan sulit harus dilakukan dengan konsekuensi besar yang harus ditanggung. Mereka yang menggulirkan Revolusi Agustus meyakini bahwa jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, kolonialisme Belanda akan terus bertahan sampai beberapa dekade ke depan. Sekarang ini saya tidak melihat gambaran seperti itu.

REDAKSI: Bagaimana pandangan anda tentang perkembangan studi sejarah Indonesia di dalam dan luar negeri?

CRIBB: Untuk negeri sepenting Indonesia, masih terlalu sedikit sejarawan yang mempelajari sejarahnya. Jumlahnya menjadi lebih sedikit lagi dengan menimbang keharusan menguasai sumber-sumber bahasa Indonesia dan Belanda, dan terus berkurang bila memperhatikan mereka yang bisa menguasai bahasa-bahasa lainnya (Jawa, Jepang, dan lainnya). Dalam kaitan ini, ada rentang yang luas topik kajian kesejarahan yang bisa dikaji.

Dibanding sejarawan Amerika dan Australia yang dituntut memfokuskan perhatian pada topik spesifik, sejarawan Indonesia memiliki kemewahan untuk berbicara tentang tema besar yang umum. Bagaimanapun ada kekurangan dalam situasi ini. Kesempatan mengkaji dan mengkritisi karya masing-masing menjadi terbatas. Ruang perdebatan tentang metode kesejarahan menjadi tidak berkembang. Sekarang ini ada perkembangan menarik dalam penggunaan kategori-kategori baru sumber sejarah—sejarah lisan, sastra, dan film—tetapi banyak karya yang memanfaatkan sumber ini cenderung menjadi tidak terlalu berhati-hati dalam melakukan kritik sumber.

Ketika saya mulai melakukan studi tentang sejarah Indonesia, saya merasakan adanya semangat yang mulai pudar dalam proyek kebangsaan Indonesia. Antusiasme kaum nasionalis Indonesia yang menjadi inspirasi saya sebagai mahasiswa S-1 telah sampai pada titik kenyataan bahwa optimisme mencapai kemajuan bagi rakyat Indonesia telah pudar. Sayangnya, memudarnya optimisme itu bukan karena keyakinan terhadap adanya alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan (yang berarti kita bisa membayangkan sebuah revolusi yang lain), tetapi lebih dikarenakan segala sesuatu segera kehilangan arti pentingnya dan dengan mudah mengalami kemunduran bila tidak dipertahankan dengan sekuat tenaga. Saya khawatir pandangan ini mendekati kenyataan, dan saya sangat menyesalkan memudarnya antusiasme yang menarik minat saya melakukan kajian sejarah tersebut.

REDAKSI: Anda telah melakukan eksplorasi yang cukup beragam terhadap sejarah Indonesia, mulai dari revolusi, kekerasan massal tahun 1965, dan termasuk membuat atlas geografi. Apakah Anda sekarang masih memiliki topik baru untuk penerbitan yang akan datang?

CRIBB: Pekerjaan saya tentang 1965 belum tuntas. Saya masih ingin mendalami pemahaman tentang periode tersebut dengan menggunakan inspriasi yang saya dapat saat melakukan penelitian tentang kejahatan perang Jepang (syukurnya, berkat investigasi terhadap persoalan itu pasca Perang Dunia II, telah terdokumentasi dengan baik). Saya juga ingin menggali lagi tentang sifat kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Ada pandangan kuat di antara sejarawan bahwa kekuasaan Belanda adalah sekedar persoalan kekejaman dan kerakusan. Saya kira persoalannya jauh lebih rumit. Selain itu, cara penguasa Belanda memanfaatkan budaya Indonesia memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

REDAKSI: Sebagai sejarawan, menurut Anda masa depan terbaik seperti apa yang bisa dicapai negeri ini terkait sejarah masa lalunya?

CRIBB: Sejarah seharusnya menjadi inspirasi yang memberi kesempatan memanfaatkan peluang, dibanding faktor penghambat terkait kekurangan dan ketidakpuasan di dalamnya. Saya kira akan menjadi sangat kontra-produktif bagi kita untuk terus memfokuskan perhatian pada kesalahan-kesalahan Belanda, Sukarno, PKI, atau Suharto terhadap masalah sekarang. Sebaliknya, kita seharusnya memandang masa lalu untuk melihat bagaimana orang menanggapi tantangan yang mereka hadapi secara kreatif. Kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya menciptakan hal baru dan inovasi. Kemampuan seperti itu layak dihargai. Seharusnya kita tidak lagi terlalu terobsesi dengan beban sejarah dan luka masa lalu.

REDAKSI: Terakhir, bila Anda lahir di Indonesia dan tumbuh besar pada masa revolusi, Anda ingin menjadi sosok seperti apa?

CRIBB: Pertanyaan menarik. Jika Anda menanyakan ini saat saya masih muda, tanpa ragu saya akan segera menjawab bahwa saya ingin menjadi perwira militer yang merumuskan strategi perang melawan Belanda. Pilihan itu menjadi kurang menarik bagi saya sekarang ini. Saya cenderung membayangkan menjadi seorang politisi-pengacara, yang memperkuat pijakan dasar aturan hukum pasca-revolusi di Indonesia. Namun, sesungguhnya dalam revolusi, segala sesuatu tergantung pada situasi ketika Anda berada di waktu dan tempat yang tepat.

Undangan Menulis Jurnal Sejarah

Jurnal Sejarah mengundang para penulis, peneliti, pengajar dalam tahap awal karir mereka serta para mahasiswa yang sedang atau telah mengerjakan tesis/disertasi untuk mengirimkan artikel atau ulasan buku untuk penerbitan JS selanjutnya (Juli & Desember 2017).

Sumbangan tulisan tidak terbatas pada bidang kajian sejarah, tetapi juga dari bidang kajian lainnya dalam rumpun kajian humaniora dan ilmu sosial untuk memperkaya pemahaman tentang sejarah Indonesia.

Untuk penerbitan Volume XV No. 1 Tahun 2017, Jurnal Sejarah  mengundang pembahasan tentang  Politik Islam dan Islam Politik di Indonesia. Isu yang lebih khusus dalam tema pembahasan yang dapat menjadi pilihan penulis (meski tidak harus dibatasi pada pilihan isu yang disebutkan) adalah:

  1. Interaksi dan keterlibatan Islam di Nusantara dengan jaringan global;
  2. Perkembangan kelompok-kelompok keagamaan, ajaran atau sosok pemimpin Islam di tingkat lokal dengan pendekatan berbeda dari arus mainstreamdi tingkat nasional/internasional;
  3.  Pengaruh perkembangan ajaran Islam di Nusantara terhadap kebudayaan lokal di Nusantara yang diwujudkan melalui ritual, konsep dan bentuk budaya material lainnya;
  4. Saling singgung dan pengaruh ajaran dan gerakan politik  Islam dengan gerakan sosial dan keagamaan lainnya di Indonesia.
  5. Adaptasi praktek keagamaan dengan budaya dan tradisi lokal;

Di luar lima isu tersebut, Jurnal Sejarah juga mengundang pembahasan terhadap historiografi dan sumber-sumber penulisan baru tentang Islam di Indonesia yang dapat memberikan orientasi dan penafsiran terhadap studi sejarah Islam di Indonesia. Tulisan diharapkan sudah diterima paling lambat tanggal 30 April 2017.

Panjang tulisan untuk artikel antara 5000 sampai 7000 kata (di luar bibliografi dan catatan kaki). Redaksi juga menerima ulasan buku terkait tema yang menjadi pembahasan. Ulasan ditulis antara 750 sampai 1000 kata.

Penyampaian naskah dilakukan secara online atau melalui email yang ditujukan kepada martina@masyarakatsejarawan.or.id.  Untuk mengakses lama dan menyumbangkan tulisan, penulis terlebih dahulu melakukan  registrasi dan mengisi informasi pribadi sebelum membaca dan mengunggah artikel dalam terbitan terdahulu. Penulis juga bisa melihat petunjuk penulisan setelah registrasi dilakukan atau menghubungi editor terkait informasi pengiriman naskah .

Tentang Jurnal Sejarah

Jurnal Sejarah (JS) adalah publikasi resmi Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) yang dijalankan dengan prinsip terbuka (open access) dan melibatkan penilaian para sarjana dengan keahlian yang relevan di bidang masing-masing (peer-reviewed). JS terbit pertama kali pada 1990 dengan visi menghidupkan tradisi ‘judgement by peers‘ sebagai landasan penting pengembangan kajian sejarah dan profesionalisme sejarawan di Indonesia.

Mulai 2017, Jurnal Sejarah akan terbit secara online dengan frekuensi dua kali (Februari – Juli dan Agustus – Desember) setiap tahunnya. JS akan terus melengkapi versi digital edisi-edisi terdahulu dalam media online ini, termasuk karya-karya penting yang menjadi bagian perjalanan sejarah MSI sebagai organisasi profesi. Informasi lebih lanjut kunjungi laman website Jurnal Sejarah.

Registrasi

Anda bisa mengirimkan naskah secara online.  Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah anda mendaftarkan diri terlebih dahulu (baik sebagai penulis, pembaca, maupun reviewer) dengan klik registrasi ini. Apabila sudah terdaftar, Anda bisa langsung login ke dalam sistem. 

Petunjuk Penulisan 

Naskah ditulis dalam format Word atau RTF. Jurnal Sejarah menyarankan agar penulis terlebih dahulu mendaftarkan diri dan mengisi informasi lengkap dalam format yang telah disediakan dan mengunggah naskah secara online. Apabila penulis menghadapi masalah dalam proses ini, penulis bisa menghubungi editor melalui email dan melampirkan naskahnya. Jurnal Sejarah  tidak membatasi panjang naskah sejauh relevan dengan pokok bahasan. Namun, idealnya naskah yang dikirim tidak lebih dari 8000 kata di luar kutipan, tabel dan daftar pustaka. Mohon dicantumkan pula alamat lengkap, termasuk alamat email untuk korespondensi lanjutan. 

Jurnal Sejarah  mengingatkan kepada penulis bahwa naskah tidak pernah diterbitkan sebelumnya (baik dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lainnya) atau dalam proses evaluasi di jurnal lain. Ketentuan ini juga berlaku terhadap substansi dan uraian yang merupakan bagian dari naskah yang dikirim ke tempat lain. Segera setelah tim editorial memutuskan naskah akan diterbitkan, Jurnal Sejarah  akan mengabarkan penulis dengan tautan artikel dalam jurnal. Penulis dapat menyebarkan link tersebut di situs pribadi atau media elektronik lainnya dengan mencantumkan keterangan bahwa naskah itu telah diterbitkan dalam Jurnal Sejarah.

Faktor penting yang menjadi pertimbangan naskah yang dianggap memenuhi syarat adalah kebaruan interpretasi dan sumber-sumber yang mendukung interpretasi tersebut. Kami mengingatkan kepada penulis bahwa pembaca Jurnal Sejarah  bukan saja para sarjana dalam bidang sejarah dan memiliki pengetahuan khusus, tetapi juga bidang-bidang lain dalam kajian sejarah dan di luar sejarah.  Kami menyarankan kepada penulis untuk menulis artikel yang tidak saja mencerminkan keahlian spesifik bidang kajiannya, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan kepada pembaca yang tidak memiliki minat dan fokus perhatian studi yang sama. Pembahasan tentang metodologi yang mungkin menarik minat pembaca dari bidang lain atau kaitan tema spesifik dengan tema umum dalam historiografi terkait tema yang dibahas akan menjadi nilai tambah bagi artikel yang dikirimkan.  

 

Petunjuk Khusus

1. Penulis memastikan bahwa naskah yang dikirim untuk Jurnal Sejarah adalah karya terbaru yang belum pernah diterbitkan atau dikirim kepada penerbitan lain.

2. Penulis menyertakan abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan tidak melebihi 300 kata. Penulisan abstrak disertai pula daftar kata-kata kunci (keywords) di bagian bawah tulisan abstrak. 

3. Artikel ditulis dalam format *.doc atau *.rtf. Apabila tulisan disertasi ilustrasi gambar, data tabel, mohon diletakkan di tempat yang sesuai dengan pokok bahasan.

4. Penulis melakukan register dan login terlebih dahulu di halaman awal jurnal.

6. Penulis menyampaikan biodata yang terdiri dari kegiatan atau pekerajaan sekarang dan afiliasi kelembagaan, minat dan bidang kajian penulis, karya tulis yang pernah dihasilkan dan alamat surat dan email serta telepon yang mudah dihubungi.

7. Penulisan naskah menggunakan huruf  Times New Roman ukuran 12 poin, dan ditulis dalam jarak 1.5 spasi MS Word 2003 atau versi yang lebih tinggi.

8. Singkatan seperti dll, dsb, tsb, dan lainnya tidak diperkenankan. Penulisan singkatan nama lembaga seperti Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan lainnya diperkenankan apabila terjadi berulang-ulang setelah penyebutan lengkap nama lembaga tersebut.

9. Apabila terdapat penggunaan huruf di luar Latin (Arab, Kawi, dan Tionghoa misalnya) dan simbol khusus, dan tidak tersedia dalam isi tulisan, silahkan hubungi Jurnal Sejarah untuk petunjuk lebih rinci. 

10. Cetak miring  (italic) digunakan untuk judul buku dan nama jurnal. Semua kata-kata asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf miring. Nama tempat, lembaga dan organisasi yang ditulis dengan awal kapital tidak perlu dibuat miring.  

11. Jika terdapat nama orang, maka penyebutan pertama nama-nama tersebut harus dicantumkan secara lengkap nama depan atau inisialnya, seperti A.B. Lapian atau Taufik Abdullah. Untuk penyebutan selanjutnya, cukup disebutkan nama belakang masing-masing orang yang dikutip dalam tulisan.  

12. Penggunaan  vanterde atau von sebelum nama belakang ditulis dengan huruf kapital apabila berdiri sendiri Von Faber, Ter Haar, De Vries. Sedangkan apabila ditulis lengkap, maka penggunaannya menjadi G.H. von Faber.

13. Di dalam tulisan artikel, format tanggal disebut lengkap 1 Januari 2017. Sedangkan untuk footnote dan bibliografi ditulis 1-1-2017

14. Kutipan dari daftar pustaka menggunakan sistem Modern Language Association (MLA). Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah.

 Contoh : Modern Language Association. “What Is MLA Style?” mla.org. 9 September 2003. MLA 3 Feb. 2006 <http://www.mla.org/style>.

– Kutipan menggunakan tanda aphostroph ganda “Dalam tradisi studi sejarah di Indonesia, masyarakat miskin perkotaan masih luput dari perhatian” (Basundoro, 2014: 17).

– Kutipan panjang dibuat indent ke dalam tanpa perlu menggunakan tanda petik. 

– Penggunaan catatan kaki diterapkan setelah penyebutan: 2, di belakang koma, 3 dan setelah tanda titik.4

– Referensi yang menyebutkan satu atau dua karya dimasukkan dalam parenteses tulisan:  (Cohen 2004: 34-39; Pigeaud 1960-64, V: 281-287; Van Sterkenburg and De Vries 1997: 56-59).

– Apabila ada lebih dari satu karya dari pengarang yang sama, dipisahkan dengan koma  (Jones 1998: 66, 2002: 24, 2003: 90). Jika karya lebih dari satu tahun, gunakan huruf a, b, atau c (Cohen 2002a, b, c).

– Apabila ada lebih dari satu pengarang dengan nama belakang yang sama, gunakan inisial awal  (H. Geertz 1971; C. Geertz 1976) (C. Geertz and H. Geertz 1988).

– Karya dari pengarang lebih dari satu ditulis: (Houben, Maier, and Van der Molen 1992: 112-115)  bukan (Houben, Maier, and Van der Molen eds 1992: 112-115). Untuk lebih dari tiga pengarang, dicantumkan et.al di belakang pengarang pertama.  

– Karya yang akan diterbitkan ditulis “Forthcoming”.