NASIB WARISAN BUDAYA DI LAUT DALAM PERPRES NO. 10 /2021

March 13, 2021 | Admin

Eskavasi bawah laut (Sumber foto: Kemendikbud)


Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI)
menyelenggarakan webinar NASIB WARISAN BUDAYA DI LAUT DALAM PERPRES NO. 10 TAHUN 2021 pada hari Rabu, 10 Maret 2021. Maksud diselenggarakannya diskusi ini adalah untuk menanggapi disahkannya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan Presiden tersebut telah mengatur “Pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT)” yang dalam terminologi pelestarian budaya disebut “warisan budaya bersifat kebendaan di laut” termasuk ke dalam bidang usaha tersebut. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai pandangan dan penafsiran baik pelestari maupun masyarakat bahwa warisan budaya yang seringkali dianggap sebagai “harta karun” boleh diperjualbelikan oleh negara. Berdasarkan diskusi dari pembicara (Drs. Surya Helmi/ahli arkeologi, Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., dan Dr. Andi Achadian, M.Si.), pembahas (Drs. Gatot Ghautama, MA dan Dr. Supratikno Rahardjo), serta penanggap (Dirjen Kebudayaan, Sesditjen Kebudayaan, Direktur PLTLK Ditjenbud, dan masyarakat), rumusan sebagai berikut:

  1. Pandangan ideologis
    a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 mengamanatkan “Negara memajukan kebudayaan
    nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
    memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Wujud budaya yang dimanatkan adalah yang
    bersifat benda dan takbenda.
    b. Warisan budaya kebendaan di laut adalah bukti sejarah dalam menunjukkan perjalanan kehidupan
    bangsa Indonesia. Sebagai simbol identitas bangsa, warisan budaya tidak ternilai harganya. Dalam
    keterbatasannya (kuantitas dan kualitas) perlu dilestarikan agar nilai-nilai penting yang
    terkandungnya dapat sampai kepada setiap generasi. Oleh karena itu, tidak boleh lagi disebut sebagai
    harta karun.
    c. Warisan budaya kebendaan di laut tidak bisa lagi dianggap sebagai BMKT. BMKT dalam
    pengertiannya hanya menunjukkan wujud sebagai benda. Warisan tersebut tidak sekadar kebendaan
    secara kontekstual tidak dapat dilepaskan dari yang menyertainya. Ada pengetahuan yang tersimpan
    di dalamnya, kapal, situs, jalur dagang, hubungan budaya, pertukaran teknologi antar bangsa,
    hubungan antar negara, dan lain-lain. Apabila dilepaskan dari konteksnya akan tercabut dari seluruh
    nilai pentingnya.
  2. Pandangan hukum
    a. Seluruh warisan budaya bersifat kebendaan baik di darat maupun di air diatur secara khusus (lex
    specialis) oleh UU No 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Konsideran UU Cagar Budaya
    jelas dinyatakan bahwa Cagar Budaya adalah kekayaan budaya, memiliki arti penting, dan harus
    dilestarikan.
    b. Pengangkatan warisan budaya kebendaan di laut (dalam UU Cipta Kerja disebut BMKT) dalam UU
    Cagar budaya termasuk sebagai pencarian. Kegiatan ini harus dilakukan mengikuti kaidah ilmiah
    arkeologi.
    c. UU Cipta Kerja dan Perpres No 10 Tahun 2021 telah membuat reduksi nilai warisan budaya sebagai
    komoditas. Fokus peraturan ini hanya memperhatikan aspek pemanfaatan. Aspek pelindungan dan
    pengembangan yang diamanatkan oleh UU Cagar Budaya diabaikan.
    d. Kemendikbud memiliki kewenangan penuh dalam memberikan perizinan, sementara koordinasi
    dengan kementerian lain hanya terbatas pada pendukungan.
  3. Pandangan Pengelolaan
    a. Warisan budaya kebendaan di laut memiliki high rik, high cost, dan high technology. Hal itu
    menyebabkan banyak yang belum diurus. Permasalahan ini harus diselesaikan. Konsekuensi
    pengaturan melalui UU Cagar Budaya kepada negara adalah: mendirikan lembaga pengelola,
    menyiapkan dana untuk riset, penyiapan SDM, dan program kompetensi khusus. Kemendikbud harus
    siap dengan mendirikan pusat studi dan museum sebagai tindak lanjut pengangkatan WBK. Kerja
    sama pendidikan antar universitas untuk SDM Arkeologi Bawah Air
    b. Pemanfaatan warisan budaya kebendaan di laut tidak harus dijual, tidak harus meninggalkan aspek
    ekonomi. namun harus melalui manajemen warisan budaya yang memperhatikan asas berkelanjutan.
    c. Pengelolaan warisan budaya kemaritiman diusulkan melalui sebuah lembaga yang masuk ke dalam
    struktur pemerintahan. Sementara itu lembaga yang mengelola situs kapal bisa dalam bentuk Badan
    Pengelola seperti halnya Kawasan Cagar Budaya Nasional atau melalui pendirian museum di setiap
    wilayah titik penemuan.
    d. Warisan budaya hasil pengangkatan sebelum lahirnya UU Cagar Budaya harus diperlakukan sebagai
    Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) seperti diamanatkan dalam UU Cagar Budaya.
    e. Kemendikbud harus segera melaksanakan program pembuatan narasi atau kandungan intelektual atas
    warisan budaya.
  4. Tindak lanjut
    a. Harus ada wacana apakah kebijakan pemerintah membuka peluang kerusakan atau tidak, dan
    bertentangan dengan dengan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan berbagai ahli dan
    kementerian terkait.
    b. Apabila kesimpulan akhir dari wacana tersebut menyatakan sangat jelas melanggar peraturan dan
    perundang-undangan serta mengabaikan pelestariannya, Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia
    (IAAI) akan mengajukan jucial review atas Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal
    Usaha yang menyangkut BMKT.